Hasil Reses Dewan Dapil I, Warga Masih Inginkan Program Jasmas

Reses : Suasana reses DPRD kota Surabaya di daerah pemilihan I yakni, Tambak Madu Simokerto, Rusun Sumbo Simokerto, Baratajaya dan Gubeng Jaya. Ist

Surabaya, areknews – Hasil reses DPRD kota Surabaya di daerah pemilihan I yakni, Tambak Madu Simokerto, Rusun Sumbo Simokerto, Baratajaya dan Gubeng Jaya banyak ditemukan berbagai aduan dari masyarakat. Persoalan dana hibah Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) masih menjadi pembahasan utama dan banyak ditanyakan warga.

“Dari hasil reses mulai tanggal 30 Januari hingga 4 Februari 2020 kemarin ada enam tempat yang sudah dikunjungi. Tiga tempat diantaranya warga masih menanyakan kapan program dana hibah Jasmas DPRD ini bisa direalisasikan,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati, S.Sos, M.PSDM, Rabu (5/2).

Warga kata Ajeng, masih berharap banyak dengan adanya kembali program Jasmas ini. Bahkan, ada beberapa warga yang menyampaikan mulai tahun 2015 hingga sekarang masih belum merasakan manfaat dari program ini. Padahal proposal sudah diajukan hingga harus mengeluarkan biaya untuk materai dan lain – lain tetapi belum direalisasikan.

“Warga mengeluhkan proposal yang sudah dibuat sejak 2015 yang lalu hingga sekarang belum ada kejelasan. Padahal sudah banyak mengeluarkan biaya untuk pembuatanya,” katanya.

Dewan Tetap Akan Perjuangkan Aspirasi Warga

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati, S.Sos, M.PSDM. ist
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati, S.Sos, M.PSDM. ist

Mereka juga menilai birokrasi masih panjang dan terkesan berbelit-belit sehingga menjadi kendala dari program Jasmas ini. Menurut Ajeng, tidak sedikit warga yang menuntut kesejahteraan seperti, proposal kebutuhan masyarakat jangan dihentikan secara sepihak. Padahal sebelumnya sudah ada himbauan untuk membuka rekening dan tandatangan MoU tetapi hingga sekarang belum terealisasi sehingga pelayanan masyarakat tentang program Jasmas dinilai mengecewakan.

“Persoalan Jasmas ini, kami masih menunggu hasil rapat dari pimpinan DPRD sehingga belum bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat secara detail,” tambahnya.

Selain itu, ada permintaan kebutuhan air untuk fasilitas umum dan sekolah Paud sebaiknya dipermudah, masa depan THR bagi para penggiat Seni, penambahan uang kompensasi sebagai pengurus RW/RT dan pemberdayaan wanita tanpa ada batasan maksimal umur.

“Pengelolaan rusun yang kurang maksimal, bantuan pemberdayaan disabilitas yang masih produktif dan BPJS PBI yang di non aktifkan sepihak serta┬ádana PKH harus lebih tepat sasaran juga banyak ditanyakan masyarakat saat reses kemarin,” pungkasnya.xco

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here