, ,

Tausiah Kebangsaan, LDII Jatim Inginkan Wawasan Kebangsaan Ditanamkan Sejak Dini

Surabaya, areknews – DPW LDII Jawa Timur menggelar tausiah kebangsaan dan konsolidasi organisasi bertema Pancasila dalam Tindakan, Perkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Minggu (20/6).

Alasan diadakannya tausiah itu melihat banyaknya temuan di lapangan mengenai generasi milenial yang tak hafal dengan Pancasila, bahkan dengan butir-butirnya.

Berangkat dari keresahan dan kekhawatiran terpecahnya NKRI, dengan tausiah itu bisa melakukan pencegahan. Wawasan kebangsaan perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda.

Ketua DPW LDII Jawa Timur KH. Moch. Amrodji Konawi mengatakan, akhir-akhir ini di media massa terjadi degradasi kebangsaan. Untuk itu pihaknya berinisiatif menggelar Tausiyah Kebangsaan bersamaan dengan Konsolidasi Organisasi di Aula Pondok Sabilurrosyidin Annur.

“Tolak ukurnya ada pertentangan antara nasionalisme dengan agama. Kalau degradasi ini dibiarkan suatu saat akan muncul krisis kebangsaan,” ujar Amrodji.

Tausiyah kebangsaan ini sejalan dengan program LDII. “Ada delapan klaster dari program utama LDII yang dipersembahkan untuk bangsa, dan ini sudah berjalan,” tambah Amrodji.

Sementara itu, Ketua MUI Jawa Timur Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si. yang menjadi salah satu narasumber menyatakan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu penyampaian dakwah yang baik sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW.

“Dakwah yang baik salah satunya menerangkan materi dakwah dengan penuturan kata-kata atau lisan supaya orang yang diajak bicara bisa menangkap dan mengerti isi yang disampaikan,” ujar Ali Maschan.

Ia menegaskan bahwa hidup berbangsa di dunia ini dibenarkan dalam Al-Quran. “Kita hidup di dunia ini jelas ada perbedaan suku dan bangsa, maka semua sudah benar sesuai dengan Al-Quran,” jelasnya.

Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa Islam itu mengajarkan rahmatan lil ‘alamin yang sudah lama dijalankan di Indonesia. “Semboyan NKRI Harga Mati itu tidak hanya berbangsa dan bernegara saja, tapi itu juga termasuk bagian dari dakwah agama,” ujarnya di hadapan perwakilan DPD LDII Kab/Kota se-Jatim.

Ali Maschan menambahkan bahwa negara Islam atau khilafah itu tidak ada. Dalam Alquran hanya ada lafadz kholifah atau pengganti. “Sebelum Nabi wafat, beliau berpesan kepada pengikutnya supaya ada penggantinya. Dan itu bukan mengganti sistem negaranya,” imbuhnya.

Ia mencontohkan Nabi Muhammad SAW pernah mendirikan negara Madinah yang didalamnya terdapat beberapa keberagaman suku, dan itu menjadi gambaran bahwa Nabi menghargai keberagaman suku dan bangsa.

“Nabi dulu mendirikan negara Madinah beragam jenis suku di dalamnya. Ada orang Yahudi, orang musyrik, Islam, Kristen semua jadi satu. Makanya tatanan negara Madinah sudah menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di dalam sistemnya. Apa yang disampaikan beliau termasuk dakwah yang merangkul, sehingga membuat perbedaan di negara Madinah bisa saling rukun,” kata Ali Maschan yang juga menjadi Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim.

Sementara itu, Kasubdit Sosbud Ditintelkam Polda Jatim AKBP Agus Prasetyo, S.H., M.Hum. memberi paparan terkait tema acara yakni “Pancasila dalam Tindakan, Perkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Kita secara khusus pernah diajari yang namanya Pancasila. Generasi kini saya rasakan makin beda. Kita tidak hanya diajarkan Pancasila di sekolah, tapi perlu juga melihat bagaimana negara kita. Jadi kita tidak selalu protes kepada pemerintah,” ujarnya.

Menurut Agus, acara ini melibatkan beragam peraturan antara lain UU tentang Kepolisian, UU ITE, dan UU Ormas. Ia menyarankan agar masyarakat selalu berpikir positif kepada pemerintah. “Jika tidak, akan memicu munculnya hoax,” kata Agus.

Ia pun menyarankan untuk selalu melakukan cross check sebelum menyebarluaskan sebuah informasi. “Kalau ada berita yang tidak jelas, tanyalah dahulu kepada yang lebih tahu,” jelasnya.

Bagi Agus, ada empat pilar yang harus dipelajari dalam bernegara yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI. Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap bekerja dan menghindari berpikir negative terutama kepada pemerintah, “Berbuatlah yang tidak bertentangan dengan Pancasila,” tambahnya.xco