Surabaya, areknews – Komisi A DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, Selasa (22/2).
Salah satu agenda penting dalam rapat dengar pendapat tersebut, yaitu persoalan Kader Kesehatan dan Modin, yang sudah 2 bulan belum menerima insentif. Persoalan tersebut ditanyakan anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i.
Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan, Arief Boediarto, mengakui adanya persoalan tersebut. Menurutnya ada sejumlah persoalan, yang membuat Modin dan Kader Kesehatan belum menerima insentif.
“Modin kan ada penyesuaian insentif dari Rp 400 ribu menjadi Rp 800 ribu, sejak Januari 2022, berdasarkan APBD 2022. Ternyata di anggaran masih tertera Rp 400 ribu. Kalau dibayarkan sebesar Rp 800 ribu akan ada pelanggaran,” jelasnya.
Sedangkan soal insentif kader kesehatan juga dilakukan penyesuaian. “Karena sejak Januari 2022 dilakukan penggabungan dari bumantik, kader posyandu dan lain-lain digabung menjadi kader kesehatan. Jadi saat ini sedang dilakukan verifikasi data terhadap para kader tersebut,” jelasnya lagi.
Arief berjanji insentif Modin dan kader kesehatan yang tertunggak akan diselesaikan pada akhir bulan ini.
Sementara itu anggota Komisi A Imam Syafi’i menyayangkan kondisi tersebut. “Saya prihatin, karena kondisi ini sudah berjalan 2 bulan. Padahal anggaran itu kita gedok pada 10 November 2021 seharusnya sudah disiapkan kan waktunya panjang,” tegasnya.
Imam menyoroti lambannya aparatur pemkot Surabaya. “Bayangkan ketika Pak Wali memberikan beban pekerjaan tambahan kepada mereka, namun insentif mereka tidak turun. Ini bisa jadi preseden buruk bagi wali kota, didepan para kader kesehatan dan modin,” ungkapnya.
Politisi Partai Nasdem ini berharap pemkot Surabaya menepatinya janjinya untuk menyelesaikan persoalan ini sampai akhir bulan Februari 2022. “Kalau tidak saya punya cara sendiri untuk menyelesaikan hal inì,” pungkasnya.xco
