Surabaya, areknews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya berkomitmen akan meningkatkan pengawasan menjelang natal dan tahun baru (nataru) 2024, kampanye politik, hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Diketahui, pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut, ada sekitar 2,1 juta pemilik suara di Kota Pahlawan ini. Surabaya juga akan menghadapi momen Nataru, di mana mobilitas penduduk akan padat dan kebutuhan konsumsi diperkirakan meningkat. Harga bahan-bahan pokok diharapkan tetap terkendali. Keamanan tetap terjaga, di tengah kegembiraan dan kebahagiaan warga masyarakat di momen bahagia ini.
DPRD Kota Surabaya bakal memaksimalkan kewenangan konstitusionalnya untuk terus memonitor dan melaksanakan pengawasan berbagai dinamika masyarakat dan pembangunan di akhir tahun. Dalam momen kampanye Pemilu, misalnya, semua kontestan partai politik, calon-calon legislatif, relawan, dan para kandidat calon presiden-calon wakil presiden serta masyarakat luas dapat difasilitasi dengan baik.
“Salah satu kata kuncinya, aparatur pemerintah dan penyelenggara Pemilu bertindak profesional dan berintegritas. Semua peserta Pemilu harus diperlakukan sama dan setara. Merasa diayomi dan difasilitasi. Pun sebaliknya, ditindak jika melanggar peraturan perundang-undangan,” kata Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono dalam keterangan tertulis.
DPRD menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang taat akan asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Karena Pemilu akan menentukan para legislator terpilih dan para pemimpin yang terbaik dalam mengemban amanat penderitaan rakyat.
“Kita berharap masa kampanye dimanfaatkan para partai politik, calon-calon legislatif, calon presiden-calon wakil presiden dengan baik untuk sosialisasi pemikiran, gagasan, dan program-program di masyarakat. Dan, warga masyarakat pun dapat menyerap kontestasi dengan gembira, dengan mengenal lebih dekat dan mendalam terhadap calon-calon yang akan dipilih,” tambah Adi.
Kota Surabaya harus semakin menguatkan kerukunan, keguyuban, dan gotong royong di antara warga masyarakat yang selama ini telah terjaga dengan baik. Karena gotong royong itu menjadi modal kuat dan mendasar bagi warga kota ini dalam melewati masa-masa sulit, seperti misalnya selama 2 tahun dilanda pandemi COVID-19.
Begitu pula dalam menyambut perayaan Nataru, pasti diwarnai berbagai kesibukan warga masyarakat, mobilitas penduduk meningkat dan kebutuhan konsumsi melonjak. Selama Kebutuhan-kebutuhan masyarakat terlayani dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi pun diharapkan meningkat di akhir tahun.
“Kita berharap aparatur Pemerintah Kota Surabaya dan seluruh pemangku kewenangan dan kepentingan dapat menjaga serta mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Salah satunya dengan menggencarkan operasi pasar yang tepat sasaran,” kata Adi.
DPRD Kota Surabaya mengapresiasi langkah Pemkot yang memasang simbol-simbol perayaan di depan Balai Kota Surabaya ketika menyambut peringatan hari-hari besar keagamaan.
“Kita perkuat terus kerukunan dan kita jaga Surabaya sebagai kota yang dihuni bermacam-macam corak warga masyarakat di mana kota besar ini menjadi rumah bersama yang nyaman, aman, dan damai bagi semua warga masyarakat,” tambahnya.
Pada Desember, Pemerintah Kota Surabaya akan menuntaskan program-program pembangunan sepanjang 2023. Berbagai aspirasi masyarakat yang disepakati dalam APBD dijalankan untuk kepentingan perbaikan di pemukiman, kampung-kampung dan pemberdayaan masyarakat.
“Desember juga memasuki musim penghujan. Bahkan Januari-Februari diperkirakan hujan lebat. Warga masyarakat berharap berbagai saluran air dan pompa air berfungsi dengan baik untuk menekan ancaman banjir di jalan dan pemukiman,” tutur Adi.
Pembangunan jalan-jalan kampung, saluran air, sodetan, lampu penerangan jalan dapat dioptimalkan untuk memenuhi berbagai kepentingan warga. Warga masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk menciptakan kawasan kampung dan pemukiman yang semakin nyaman.
“DPRD Kota Surabaya berharap penyerapan anggaran pembangunan berlangsung maksimal. Pada akhir tahun ini, para legislator akan menjalankan evaluasi pelaksanaan di semua organisasi perangkat kerja,” ujar Adi. “Baru-baru ini kami juga menerima pengaduan kelompok-kelompok masyarakat penyedia permakanan. DPRD akan terus mencarikan solusi yang tepat bagi semuanya,” pungkasnya.xco
