, ,

Realisasi Musrenbang Tidak Terwujud, Reses Dewan Jadi Pelampiasan Warga

“Yang menentukan realisasinya adalah Pemkot, ini memang langsung dari arus bawah, karena pada saat rapat, posisi kami hanya sebatas menghadiri undangan sebagai wakil rakyat saja,” H. Junaedi, SE.
“Yang menentukan realisasinya adalah Pemkot, ini memang langsung dari arus bawah, karena pada saat rapat, posisi kami hanya sebatas menghadiri undangan sebagai wakil rakyat saja,” H. Junaedi, SE, Senin (19/6).

Surabaya, areknews – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan tahun anggaran yang direncanakan, banyak dikeluhkan warga. Hal ini akibat program Pemerintah Kota Surabaya tersebut banyak yang tidak terpenuhi.

Padahal masyarakat telah berharap agar semua usulan kegiatan yang masuk dalam Musrenbang bisa terwujud. Buntut dari kekecewaan ini sering ditumpahkan warga kepada para wakil rakyat saat melakukan kunjungan kerja atau reses ke daerah. Hal ini diakui oleh Wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya H. Junaedi, SE saat melakukan reses dilapangan.

“Yang menentukan realisasinya adalah Pemkot, ini memang langsung dari arus bawah, karena pada saat rapat, posisi kami hanya sebatas menghadiri undangan sebagai wakil rakyat saja,” ujarnya, Senin (19/6).

Pogram ini, kata Junaedi, menyerap langsung aspirasi dari bawah melalui Kelurahan dan Kecamatan. Kemudian dijadikan usulan kepada SKPD terkait. Soal kehadiran anggota dewan dalam rapat hanya sebatas memenuhi undangan.

Hanya saja, lanjut Junaedi, jika ternyata realisasi usulan itu tidak sesuai dengan keinginan warga, yang dijadikan sasaran pertanyaan justru DPRD, terutama saat melakukan reses di lapangan.

“Warga tidak mau tau, apa itu Musrenbang dan Reses, pokoknya pada saat kami datang, semua pertanyaan ditumpahkan, maka tak jarang kami juga sempat bingung, karena kami memang benar-benar tidak tau, sementara usulan ini tidak bisa lagi dimasukkan ke program Reses dewan, karena bisa dobel anggaran,” tandasnya.

Politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini mencontohkan, usulan gerobak sampah di wilayah Sememi Benowo, yang ternyata hanya terealisasi 4 gerobak dari 6 gerobak sampah yang diusulkan.

“Ini kan persoalan kecil, dan tahapan verifikasinya juga sudah dilakukan oleh SKPD terkait. Maka, pada saat merealisasikan ke warga, juga harus dibarengi dengan penjelasan, karena kalau tidak ya seperti ini, kami yang jadi sasaran tembak,” keluhnya.

Oleh karenanya, Junaedi meminta kepada Pemkot Surabaya untuk benar-benar memperhatikan kebutuhan warga sesuai maksud dan tujuan diadakannya program Musrenbang.xco