, ,

Belum Ada Juknis Tunjangan Transport Dewan, Pemkot Pilih Menunggu

Surabaya, areknews – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, memilih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran untuk tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Kota Surabaya. Hingga saat ini, pemkot masih menunggu petunjuk teknis untuk merealisasikanya.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengungkapkan, saat ini pemerintah kota masih membahas rencana pemberian tunjangan transportasi bagi anggota dewan. Bahkan, Pemkot sudah mengajukan realisasi tunjangan transport mendahului perubahan APBD kepada Kemendagri.

"Kita yang pertama yang mengajukan usulan itu ke Kemendagri," Tri Rismaharini.
“Kita yang pertama yang mengajukan usulan itu ke Kemendagri,” Tri Rismaharini.

Untuk pemberian tunjangan transportasi, kata Risma, sebenarnya pemerintah sudah pernah mengalokasikan anggaran. Mengingat Surabaya merupakan daerah pertama yang mengusulkan wacana tersebut. “Kita yang pertama yang mengajukan usulan itu ke Kemendagri,” ujarnya, Selasa (1/8).

Sementara itu, untuk pengembalian mobil pinjam pakai yang digunakan anggota dewan, Risma menegaskan pemkot tidak memberikan batasan waktu. Pemerintah kota menyerahkan masalah tersebut kepada anggota dewan yang bersangkutan. “Meski telah mengembalikan mobil dinas, tidak serta merta anggota dewan langsung mendapat tunjangan transportasi,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Risma juga menampik Pemkot Surabaya akan kelebihan mobil dinas jika semua mobil pinjam pakai anggota legislatif sudah dikembalikan. Menurutnya, pemkot kerap melelang mobil dinas yang sudah tidak layak pakai. “Yang masih bagus tetap kita gunakan. Kalau yang tidak terpakai akan kita lelang,” jelas Risma.

Sudah banyak mobil dinas yang dilelang. Bahkan, dari hasil lelang Bagian Perlengkapan telah memperoleh Rp 1 miliar lebih. Mantan Kepala Bappeko ini menyebutkan, saat ini masih banyak mobil dinas yang menunggu untuk dilelang. Bahkan, beberapa waktu lalu ada 7 mobil yang laku. “Kalau tidak laku biasanya dimasukan dalam benda rongsokan atau besi tua,” cetusnya.

Pemerintah kota tidak pernah melakukan lelang sendiri. Semua diserahkan sepenuhnya kepada balai lelang. “Tidak hanya mobil, sepeda motor di kecamatan maupun kelurahan juga ada,” imbuh mantan kepala dinas kebersihan ini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Surabaya mulai mengembalikan mobil dinas. Pengembalian itu merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang dikeluarkan oleh sekretaris dewan (Sekwan).xco