,

Aksi Penolakan Pemindahan DKS Dapat Dukungan Komisi D

Surabaya, areknews – Aksi penolakan terhadap pemindahan gedung Dewan Kesenian Surabaya (DKS) yang berada dikawasan balai pemuda mendapat dukungan dari Komisi D DPRD Surabaya. Hal ini terungkap dalam hearing atas penggusuran dan pemindahan DKS ke HiTech Mall bersama Komisi D, Rabu (13/12). Puluhan anggota DKS meminta agar tidak ada pemindahan markas DKS ke luar Balai Pemuda.

Ketua DKS Chrisman Hadi mengatakan, pihaknya sampai saat ini sudah menerima surat permintaan pengosongan DKS hingga tiga kali. “Surat yang terakhir kami terima pada tanggal 30 Oktober 2017, artinya kami merasa terancam karena terus didesak untuk hengkang dari Balai Pemuda,” ujar Chrisman.

Menurutnya, DKS sudah melakukan mediasi dan meminta agar tidak sampai ada pemindahan DKS keluar Balai Pemuda apalagi sampai ke Hi Tech Mall. “Tuntutan kami adalah biarkan kami tetap ada di Balai Pemuda. Spirit kepemudaan itu ada di sini, biarkan aktivitas kepemudaan dan kesenian juga kebudayaan di sini, jangan dipindahkan ke tempat lain,” katanya.

Dikatakan Chrisman Balai Pemuda adalah oase kebudayaan dan kesenian kota. Sehingga tidak boleh dipindahkan ke tempat lain. Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator KBRS Wawan Hendriyanto yang juga diundang dalam hearing tersebut. Menurutnya, DKS tidak perlu dipindah hanya untuk melancarkan proyek perluasan gedung DPRD yang dinilai tidak urgent.

“Lebih baik DPRD saja yang pindah ke Hi Tech Mall. Kan di sana ada di depan makam, biar ingat selalu tentang kematian,” tukasnya. Sebab ruh kesenian dan kebudayaan sudah menyatu dengan Balai Pemuda. Dalam kesempatan tersebut ia meminta seluruh anggota Komisi D untuk bersikap berdasarkan partai masing-masing atas adanya rencana pemindaahan DKS.

Setuju Gedung Dewan Dipindah

Sejumlah anggota Komisi D setuju jika Gedung DKS tidak dipindah. Ist
Sejumlah anggota Komisi D DPRD setuju jika Gedung DKS tidak dipindah. Ist

Sementara itu, anggota Komisi D dari partai Nasdem Fatchul Muid, SE tidak keberatan jika gedung DPRD yang dipindah daripada gedung DKS. Menurutnya, selama ini pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya hanya memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana fisik. Kini, sudah saatnya pemkot lebih memperhatikan untuk membangun manusia yang bisa lebih religius dan beradab dengan memperhatikan pembangunan tempat – tempat ibadah serta gedung – gedung kesenian dan budaya.

Terkait hal tersebut maka, diperlukan tempat – tempat ibadah dan gedung kesenian ditengah kota sebagai icon (ciri khas) jika kota Surabaya menjunjung tinggi peradaban manusia yang selalu dekat dengan sang penciptanya.

“Untuk itu saya sangat setuju kalau gedung DPRD kota Surabaya yang berada di jalan Yos Sudarso di pindah ke HiTech Mall/THR yang kontraknya habis di 2019,” ujarnya. Untuk selanjutnya, gedung DPRD Surabaya yang berada di jalan Yos Sudarso dibangun masjid dan tempat – tempat ibadah lainnya, sebagai cerminan kerukunan umat beragama.

“Disamping itu, juga dibangun gedung kesenian dan kebudayaan sebagai cerminan bahwa Surabaya adalah kota yang berbudaya,” tambahnya. Senada, anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra BF Sutadi mengatakan, pihaknya sangat mendukung aksi dari DKS yang menolak pemindahan aktivitas kesenian ke tempat lain. “Saya juga tidak mau kalau DKS dibongkar. Kalau soal masjid saya tidak tahu, yang jelas saya senang ada gerakan semacam ini. Ini bentuk eksistensi dari DKS,” ucapnya.

Begitu juga Setyowati Bahtiar, anggota dewan yang juga seniman ini menyebutkan kota Surabaya berkembang infrastrukturnya, begitu juga dari segi ekonomi. “Tapi jika disertai dengan pembangunan seni dan budaya, kota ini akan chaos,” katanya. Sementara itu, Meski hampir seluruh anggota Komisi D setuju untuk DKS tidak dipindah, namun Ketua Komisi D Agustin Poliana masih belum bisa memutuskan tindak lanjut dari permasalahan ini.

“Menurutnya, selama ini Komisi D selalu mendukung kegiatan DKS. Bahkan, anggaran untuk ludruk kami tambahkan sampai 50 kali tampil per tahun,” katanya. Sedangkan soal pemindahan DKS, pihaknya akan menyampaikan resume rapat kepada pimpinan. Untuk hasilnya akan dibahas lebih lanjut. “Hasilnya bisa positif bisa negatif. Nanti akan kita sampaikan ke pimpinan. Kalau pembangunannya bukan domain kami, tapi di Komisi C,” kata politisi PDIP ini.xco