Surabaya – Anggota Komisi C dari Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya mengritik keras kehadiran Cawagub Jatim Emil Dardak dalam kegiatan Car Free Day (CFD) yang manfaatkan untuk kegiatan kampanye, Minggu pagi kemarin. Emil dinilai menunggangi fasilitas pemerintah yang dibiayai APBD dan melanggar peraturan kampanye.

“Taman Bungkul dan CFD di Raya Darmo itu dibiayai APBD. Fasilitas pemerintah. Kenapa Emil Dardak setelah ditetapkan resmi Cawagub mendadak muncul di CFD Taman Bungkul? Apakah tidak ada kreativitas lain,” ujar Sukadar, anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya, Senin (5/2).

Ia menilai tidak etis, karena Emil muncul tiba-tiba di CFD dan Taman Bungkul. Padahal, pada dirinya melekat status formal sebagai Calon Wakil Gubernur, sejak ditetapkan KPU Jawa Timur 12 Januari 2018 lalu. Konsekuensi atas status formal itu diatur dan diikat oleh UU Pilkada dan Peraturan KPU.

Sukadar mengusulkan pada pimpinan Komisi C untuk memanggil pihak-pihak terkait, yakni Emil Dardak, Arumi Bachsin, Bawaslu Kota Surabaya, KPU Kota Surabaya, dan satuan-satuan kerja terkait di Pemkot. “Agar kejadian serupa tidak terulang ke depan,” kata dia.

Pada Peraturan KPU No. 4 tahun 2017, kampanye dirumuskan sebagai “kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Kemudian, pasal 68 ayat (1) huruf (h) ditegaskan, kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

“Kalau masih menjadi Calon Wakil Gubernur saja sudah bertindak tidak etis dan melanggar peraturan, apa jadinya wajah pemerintahan Jawa Timur ke depan. Apa tidak bisa mencari cara sosialisasi lain yang tidak melanggar peraturan,” kata Sukadar dengan nada kesal.

Puti dan Risma Juga Harus Dihadirkan

Setali tiga uang, tidak terima kemunculan Emil Dardak di Car Free Day yang disoal oleh Ketua Fraksi PDIP, anggota DPRD dari Partai Nasdem dan Demokrat juga berteriak lantang untuk menghadirkan Cawagub Puti dan Walikota Tri Rismaharini di gedung dewan. Hal ini terkait dengan kegiatan Puti bersama Risma yang hadir dalam kegiatan Pahlawan Ekonomi.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius menilai kehadiran Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno yang didampingi oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat acara Pahlawan Ekonomi di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (4/3) juga patut disoal.
Kegiatan ini juga memakan uang APBD kota Surabaya. Selain itu keberadaan Wali Kota yang terus mendampingi Cawagub ini masih aktif sebagai kepala daerah dan belum mengambil izin cuti. “Kehadiran Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang mengajak Cawagub Jatim Puti G Soekarno saat launching Program Pelatihan Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda 2018 di Kapas Krampung Plaza juga masuk kategori pelanggaran aturan kampanye,” ujarnya.

Menurut anggota dewan yang akrab disapa Awey ini, ada dua kepentingan yang dimanfaatkan yakni kegiatan tersebut dibiayai oleh APBD dan yang kedua kapasitas Risma masih menjabat sebagai kepala daerah. Kalau dalam kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan ada Paslon yang dihadirkan maka sama saja dengan memboncengi kegiatan itu untuk kepentingan lain.

“Harusnya kepala daerah lebih obyektif selagi masih aktif menjabat meskipun sebagai petugas partai, harus tetap mengedepankan etika dalam berpolitik. Inilah dua bentuk pelanggaran yang kami sayangkan,” jelasnya.

Nanti akan kami telusuri lebih lanjut, jika memang ada bentuk pelanggaran kampanye secara sistematis maka tidak menutup kemungkinan untuk mengusulkan kepada anggota komisi C yang lain agar mamanggil Cawagub Jatim Puti G Soekarno dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini di gedung dewan. “Kita akan meminta keterangan apakah benar dalam acara Pahlawan Ekonomi memuat materi kampanye, kalau mereka mengatakan tidak, kenapa banyak bukti yang beredar memuat gambar ajakan dengan menunjukan salam dua jari,” pungkasnya.xco