Surabaya, areknews – DPC Partai Gerindra Surabaya membuka pendaftaran Bakal Calon Wali Kota (Bacawali) atau Bakal Calon Wakil Wali Kota (Bacawawali) Surabaya mulai hari ini, Jumat (25/10).
Pendaftaran ini berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai Gerindra di Hambalang Bogor dan Rapat Koordinasi (Rakor) DPD Gerindra Jawa Timur beberapa waktu lalu.
“Pendaftaran ini bukan untuk kader tapi juga dibuka untuk umum. Itu berdasarkan hasil Rapimnas di Hambalang dan Rakor DPD,” ujar Ketua Penjaringan Bacawali DPC Partai Gerindra Surabaya, Bagiyon Senayan, disela keterangan persnya di kantor DPC Jalan Gayungsari XI Surabaya.
Pendaftaran ini bukan hanya menerima Bacawali tapi juga Bacawawali. Pengambilan formulir pendaftaran juga tidak di pungut biaya.
“Bisa mendaftar Bacawali atau Bacawawali. Kita memang membuka bukan untuk pasangan calon, tapi terpisah,” katanya.
Mekanisme pendaftaran model seperti ini, kata Bagiyon, lantaran peroleh kursi partai Gerindra di lembaga legislatif Surabaya, tidak memenuhi kuota persyaratan. Sehingga bisa ada kemungkinan berkoalisi untuk menentukan posisi calon.
“Partai pasti akan mencari kekurangan kuota persyaratan itu. Tapi yang jelas nanti yang menyeleksi keseluruhan adalah DPP. DPC hanya melakukan penjaringan lewat pendaftaran,” tambahnya.
Mengenai biaya politik kampanye pemenangan hingga penyediaan saksi untuk memantau suara, adalah tanggungjawab para calon nanti.
Ia menjelaskan, dalam formulir pendaftaran nanti, tersedia kolom easy dan lembar jawaban soal keseriusan para calon maju di Pilwali 2020 mendatang. Salah satu pertanyaan itu, juga memuat kesanggupan penyediaan finansial.
“Calon memang harus menanggung biaya politik menggelar rakorcab untuk menggerakkan mesin politik partai, kampanye dan penyediaan saksi. Karena tak mungkin ada calon yang ingin maju, tapi tak memiliki finansial untuk membiaya pencalonan. Untuk itu kita tanyai keseriusannya,” tandas Bagiyon.
Sementara mengenai koalisi dengan Parpol lain, Bagiyon mengatakan, bahwa beberapa pengurus partai yang memiliki keterwakilan di DPRD Surabaya sudah menjalin komunikasi, meski tak secara resmi. Diantaranya; PAN, PSI, Nasdem dan Demokrat, sampai PKS.
“Ya semuanya mungkin. Tapi kalau memang nanti keputusan DPP memaksa harus berkoalisi dengan PDIP, ya itu lain soal lagi. Yang jelas kita sudah membangun komunikasi dengan partai-partai itu,” pungkasnya.xco
