Surabaya, areknews – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa F-PKB DPRD Surabaya meminta kepada pemerintah kota (Pemkot) Surabaya lebih intens dalam menanggulangi pencegahan Virus Corona atau Covid-19 agar tidak menyebar.
Demikian disampaikan oleh Badru Tamam Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Selasa (24/3).
Menurutnya, penanganan ini harus lebih serius mengingat sebaran sudah hampir merata terjadi di tingkat kecamatan.
“Kita perbaiki agar Surabaya kedepannya bisa meminimalisir serta mengurangi kasus Covid-19 dan kita kemarin sudah melakukan rapat, koordinasi” kata Badru.
Selain itu juga harus ada koordinasi yang baik antara Eksekutif dan Legislatif dalam mengatasi masalah ini, sehingga hasil yang diperoleh bisa maksimal.
Masih kata Badru, sampai saat ini pihaknya masih belum mengetahui secara detail soal penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya saat ini.
“Oleh sebab itu, kita meminta kepada Pemkot Surabaya melalui pimpinan dewan, walaupun kita tidak bicara tentang teknis, tapi minimal diberi informasi,” terangnya.
Badru juga menyinggung tentang keberadaan dapur umum. Menurutnya sangat baik, namun saat ini Surabaya tidak mengalami bencana kelaparan, tapi bencana Covid-19 sehingga harus ada perencanaan yang lebih baik.
Oleh sebab itu F-PKB DPRD Surabaya menyatakan sikap secara tertulis yang akan diserahkan kepada pimpinan dewan diantaranya, meminta pimpinan DPRD Surabaya segera membentuk tim pemantau penanggulangan covid-19 yang selama ini pandemi ini disosialisasikan.
Meminta pimpinan DPRD Surabaya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pwndapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait covid-19.
Meningkatkan sinergisitas eksekutif dan legislatif dalam penanganan covid-19. Fakta penggunaan dana cadangan daerah Rp (rupiah) 13 miliar yang disalurkan lewat Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya kepada masyarakat harus merata dan sesuai dengan kebutuhan di tempat-tempat-tempat yang terdampak.
DPRD tetap melakukan fungsi pelayanan, budgeting legislatif dengan tetap melakukan rapat-rapat dengan metode online terutama rapat koordinasi terkait covid-19.tim
