Tuban, areknews – Guna mendorong efektifitas pengelolaan dana Pemerintah Daerah dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance, Pemerintah dan Bank Indonesia terus mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP).
ETP adalah suatu upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi
Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, pada Sabtu (20/3) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Bank Jatim memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
TP2DD merupakan forum komunikasi dan koordinasi yang diharapkan dapat mengakselerasi tidak hanya ETP namun digitalisasi khususnya digitalisasi pembayaran mulai dari UMKM, pariwisata hingga pasar salah satunya melalui implementasi QRIS.
Bertempat di Pendopo Kabupaten Tuban, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein meresmikan pembentukan TP2DD sebagai penguat tim dalam mengimplementasikan transaksi Pemerintah Daerah berbasis digital dan non tunai. Peresmian tersebut disaksikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Difi A. Johansyah dan Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Noor Nahar Hussein menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban menyambut baik dukungan Bank Indonesia dalam memastikan transaksi pemerintah daerah untuk dapat dilakukan secara non tunai.
“Dengan demikian, berbagai transaksi pemerintah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tercatat dengan baik karena sudah serba digital,” tegasnya.
Menanggapi sambutan Wakil Bupati Tuban, Kepala Bank Indonesia Difi menjelaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran merupakan salah satu bentuk upaya Bank Indonesia dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Khofifah meyakini bahwa koordinasi dengan berbagai instansi maupun otoritas yang terlibat menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas implementasi ETP di seluruh wilayah Jawa Timur. Gubernur Jatim juga sependapat dengan ide Kepala Bank Indonesia terkait ide inovasi kartu pembayaran.
“Saya sepakat dengan ide Pak Difi, namanya bisa Jatim Card atau Jatim Bonek, yang nantinya memudahkan masyarakat bertransaksi secara non tunai di berbagai merchant di Jatim dengan mudah,” jelas Khofifah.
Sebagai informasi, Pemerintah Tuban saat ini telah mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah pada ijin KIR kendaraan niaga, pembayaran retribusi tempat wisata Pantai Semilir dan Pantai Kelapa hingga transaksi pembayaran di RSUD DR R. Koesma Tuban. Kedepan, Pemerintah Tuban akan memperluas pelaksanaan ETP pada transaksi pemerintah daerah lainnya.xco
