, ,

Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Sebut BLT Desa untuk PPKE Belum Tepat Sasaran

Surabaya, areknews –  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Taukhid mengungkapkan masih banyak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk yang turun ke pemerintah desa untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) belum tepat sasaran. Maka dari itu, pihaknya membuat skenario agar BLT desa yang cair bisa tepat sasaran.

“Dengan cara desa benar-benar bisa menghimpun datanya. Kalau belum punya bisa koordinasi Kabupaten/Kota. Artinya ada tanggung jawab dari Bupati/Walikota untuk turut memastikan bahwa data P3KE ini bisa tersedia untuk kepala desa agar bisa segera teridentifikasi,” ujar Taukhid saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pencairan Dana Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, Selasa (7/3).

Taukhid mengungkapkan permasalahan penyaluran BLT desa. Yang pertama adalah pemerintah desa masih terkendala dalam pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, masih terdapat desa yang belum menerima P3KE.

“Ketiga, masih terdapat desa-desa yang tidak dapat memenuhi jumlah KPM yang ditetapkan minimal dari pagu dana desa. Keempat, hal-hal tersebut menyebabkan pemerintah desa belum mengajukan penyaluran BLT desa,” jelasnya.
Taukhid mengatakan alokasi dana desa untuk Jatim tahun 2023 mengalami kenaikan. Yakni dari Rp7,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun. “Walaupun alokasi nasional turun tapi alokasi di Jatim meningkat,” katanya

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto alokasi dana desa Rp7,9 Triliun disalurkan untuk 7724 desa. Menurutnya yang sudah tersalurkan 5814 desa dengan total penyaluran 2,134 triliun dan yang belum tersalurkan  1910 desa.

“Total penyaluran hingga 6 Maret sebesar Rp2,134 triliun atau 26,78 persen. Sedangkan untuk BLT desa sebanyak 4889 desa. Yang sudah tersalurkan di 25 Kabupaten/Kota sebanyak 163669 KPM degan total BLT yang tersalur Rp147 miliar atau 1,9 persen dari pagu dana desa,” katanya.

Usai kegiatan, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengatakan rakor ini membahas banyak hal. Salah satunya ada data P3KE  yang harus segera ditindaklanjuti. “Intinya sebagai Pemerintah Provinsi kita harus senantiasa aktif berkoordinasi dengan Bupati dan Walikota. Kemudian Bupati dan Walikota yang kemudian tentunya berkomunikasi dengan masing-masing kepala desa baik terkait penyaluran dana desa,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa batal hadir.met