, ,

Hadiri Kick off Kadin Capacity Development, Menteri Muhajir targetkan Indonesia Zero unemployment

Surabaya, areknews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menggelar Kick off Kadin Capacity Development dengan tema “Gerakan Vokasi Jatim Unggul dan Berdaya Saing” di Hotel Grand Dafam Surabaya, Jumat (5/5) malam. Langkah ini sebagai tindak lanjut komitmen Kadin Jatim untuk melaksanakan amanah Perpres 68/2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia dengan target “Indonesia Zero unemployment”, Indonesia tanpa pengangguran.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi, Ketua Badan Vokasi Kadin Indonesia Muliaman M Hadad, Ketua BNSP Kunjung Masehat, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, Ketua Umum Kadin Jatim Adil Dwi Putranto dan Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti.

Dalam sambutannya, Muhajir Effendi menegaskan, bahwa pendidikan vokasi erat kaitannya dalam menyiapkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, khususnya di dunia kerja. Hal ini merupakan tahap lebih lanjut kebijakan presiden saat periode pertama pada Inpres 9/2018 tentang revitalisasi SMK yang kemudian diperluas menjadi Perpres 68/2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga cakupannya tidak hanya SMK tetapi seluruh SLTA dan Perguruan Tinggi, utamanya Politeknik dan akademi, juga Balai Pelatihan yang ada di bawah Pemerintah Daerah melalui kerjasama dengan Kadin.

“Jadi Kadin saat ini adalah ujung tombak yang bisa menjembatani antara dunia pendidikan dengan dunia kerja karena leadnya adalah Kadin. Sekarang kurikulum pelatihan dan kurikulum pendidikan yang menentukan bukan pemerintah tetapi stakeholder, pihak pengguna lulusan, termasuk didalamnya Kadin. Goalnya, kita targetkan zero unemployment di Indonesia, jadi kalau bisa di Indonesia tidak ada pengangguran, semua bekerja produktif sesuai keahlian masing-masing,” kata Muhajir Effendi.

Terkait program revitalisasi pendidikan vokasi yang telah dilaksanakan Kadin Jatim, ia sangat mengapresiasi dan berharap semua daerah bisa mencontohnya. “Program revitalisasi pendidikan vokasi yang telah dilaksanakan Kadin Jatim sangat mungkin akan menjadi percontohan. Saya yakin setiap daerah punya keunggulan, oleh karena itu perlu adanya koordinasi, saling tukar pengalaman, tukar praktik baik. Jadi praktik baik yang ada di Jatim akan kita transformasikan ke daerah dan provinsi lain. Sebaliknya jika ada provinsi lain yang memiliki praktik dan pengalaman yang bagus juga akan kami transformasikan ke Jatim,” kata Muhajir.

Seperti kegiatan kick off kali ini menurutnya adalah contoh baik yang dilakukan Kadin Jatim yang akan didorong agar dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk hubungan kawasan industri khusus (KIK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bisa dijadikan tempat teaching factory para lulusan SMK, SMA dan para pencari kerja untuk berlatih langsung di industri. “Tidak hanya sekedar menjajal kerja, tetapi benar-benar berlatih bagaimana bekerja di industri, walaupun mereka belum betul-betul menjadi pegawai di tempat tersebut,” tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bahwa dalam konteks human development dan human capital, pemerintah pusat sudah sepakat model pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi tidak lagi diarahkan kepada suplay oriented. Tetapi kepada demand oriented. Sehingga, sinergitas yang kuat antara Kadin dan Pemerintah menjadi sangat penting dalam penentuan politik kebijakan pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan tenaga pendidik, untuk dapat menjawab orientasi permintaan atau demand oriented tersebut.

“Oleh karena itu, Kadin harus mampu menjadi sumber informasi paling update terhadap demand SDM untuk Dunia Usaha, Dunia Industri
dan Dunia Kerja, yang terus berubah akibat disrupsi teknologi. Ini penting, agar kita tidak mengulang kesalahan politik kebijakan yang tidak tepat akibat minimnya suplay data dan informasi yang akurat dari lapangan. Selain juga kurang luwesnya program kebijakan dan penyesuaian regulasi pemerintah untuk mengantisipasi perubahan yang cepat di era disrupsi,” kata LaNyalla.

Secara khusus, ia juga meminta Kementerian Koordinator PMK sebagai koordinator dari Kementerian Pendidikan, agar memberikan ruang yang semakin luas dan kemudahan kepada lembaga pendidikan, khususnya SMK dan Politeknik serta Perguruan Tinggi untuk melakukan perubahan dan penyesuaian kurikulum.

Sementara itu, Ketua Badan Vokasi Kadin Indonesia Muliaman M Hadad menegaskan, revitalisasi pendidikan vokasi bagi Kadin menjadi penting, bahkan menambah semangat pengusaha karena peraturan yang baru memberikan guide atau petunjuk yang lebih jelas.

“Akan lebih fokus sehingga harapan untuk menjadikan Kadin sebagai penggerak bisa terealisasi, karena seperti yang diungkapkan oleh pak Menteri dan Ketua DPD RI bahwa sekarang sudah bergeser dari suplai side ke demand side, jadi sekarang industrinya mau apa, itu yang harus disiapkan oleh dunia pendidikan. Kadin berperan memobilisasi inisiatif ini yang kemudian mendiskusikan ke sekolah, politeknik dan kampus bersama BNSP sehingga kurikulum dan sertifikasinya terpenuhi. Jadi ada keinginan memperbaiki kurikulum, program magang dan juga sertifikasinya,” terang Muliaman.

ia juga berharap apa yang telah dilakukan Kadin Jatim untuk merealisasikan Perpres 68/2022 bisa jadi rule model bagi seluruh Kadin Provinsi dan Daerah. “Yang pertama melakukan kick off adalah Kadin Jatim. Kami akan terus melakukan sosialisasi ke semua Kadin seluruh Indonesia. Ini akan jadi model. Dan ini terjadi juga karena support dari pemerintah Jerman. Harapan kami, semua Kadin provinsi di Jawa jadi pionir, setelah Jatim nanti Jabar, Jateng dan seterusnya provinsi di Sumatra dan Kalimantan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengungkapkan, apa yang dilakukan Kadin Jatim tidak lepas dari sinergitas yang terbangun dengan Pemerintah Provinsi Jatim. Ia mengaku bersyukur karena Jatim memiliki gubernur yang ahli menyinergikan, ahli mengolaborasikan.

“Jadi tidak sulit kalau di Jatim. Gubernur selalu memberikan support. Termasuk pemerintah kota kabupaten juga sangat support terhadap program revitalisasi pendidikan vokasi. Jadi kikc off ini dalam rangka Perpres 68/2022 yang sudah keluar strategi nasional dan draf juknisnya yang kira2 tidak akan berubah. Disitu akan membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi atau TKDV. Ini baru akan disusun di Jatim yang akan diketuai oleh Pak Sekda. Susunan komposisinya dalam TKDV adalah seluruh stakeholder yang terkait dengan vokasi,” ungkap Adik.

Dalam pelaksanaannya, Kadin Jatim juga telah merancang dan mendirikan Rumah Vokasi sebagai rumah bersama. Saat ini yang sudah terbentuk adalah di Gresik, salah satu daerah berbasis industri di Jatim. Tahun ini pembangunan Rumah Vokasi ditargetkan ada di 10 kabupaten kota yang menjadi tempat-tempat industri, termasuk industri pariwisata di Malang Raya.

“Ini akan menjadi bagian terkecil dari TKDV. Rumah Vokasi nanti bersifat harian sebagai tempat konsultasi jika ada industri yang merasa kesulitan mengharmonisasi kurikulum, di Rumah Vokasi nanti ada petugas konsultan vokasi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Sekda Prov Jatim Adhy Karyono menegaskan bahwa Povinsi Jatim betul-betul berupaya bagaimana meningkatkan kualitas SDM unggul dan berdaya saing. Tidak hanya untuk lulusan SMK, lulusan SMA juga harus miliki skill yang dibutuhkan industri.

“Alhamdulillah dengan Kadin kita sudah melalukan kerjasmaa yang luar biasa. Hari ini kita sudah merapatkan untuk pembentukan Tim koordinasi daerah untuk pelatihan vokasi yang saya didapuk jadi ketuanya. Dan itu melibatkan semua stakeholder. Ini menjadi salah satu keseriusan kami untuk menindaklanjuti perpres 68/2022 supaya di daerah lebih terkoordinasi, tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga di kabupaten kota di seluruh Jatim akan terpantau, mana yang harus lebih dulu disupport. Balai Pelatihan juga akan kami fungsikan, nanti akan kami revitalisasi terkait dengan mesinnya,” pungkasnya.met