Surabaya, areknews – Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko.
Menurutnya, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan.
“Pemerintah sudah menyampaikan bahwa tidak ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Biosolar tetap Rp6.800 per liter dan Pertalite tetap Rp10.000 per liter,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan utama yang dapat memicu antrean dan berkurangnya stok BBM bersubsidi adalah peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi.
Menurutnya, masyarakat yang secara ekonomi mampu seharusnya tetap menggunakan BBM non-subsidi agar kuota BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memang berhak.
“Selama masyarakat menengah ke atas tidak ikut-ikutan mengonsumsi BBM bersubsidi, saya yakin kuota yang disediakan pemerintah akan mencukupi,” ujarnya.
Dorong Perbaikan Transportasi Publik Surabaya
Yona juga menilai kondisi kenaikan harga BBM non-subsidi dapat menjadi momentum untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik.
Namun, ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Surabaya harus memastikan aspek kenyamanan dan keamanan layanan transportasi umum sebelum mendorong peralihan tersebut.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah keluhan masyarakat terhadap layanan transportasi publik, termasuk armada Wira-Wiri yang beberapa kali disorot karena perilaku pengemudi yang dinilai kurang memperhatikan keselamatan penumpang.
“Ketika masyarakat mulai mempercayakan mobil pribadinya dan beralih menggunakan transportasi publik, maka pemerintah harus menjamin rasa aman dan nyaman. Nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan rupiah,” tegasnya.
Ia bahkan menyatakan siap menjadi bagian dari gerakan penggunaan transportasi publik apabila kualitas layanan benar-benar ditingkatkan.
“Kalau keamanan dan kenyamanannya terjamin, kami siap menjadi contoh. Tidak harus selalu menggunakan mobil pribadi, transportasi publik juga bisa menjadi pilihan,” katanya.
Yona juga mengingatkan kembali program “Jumat Bersepeda” yang pernah berjalan pada masa kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini.
Menurutnya, program tersebut layak dihidupkan kembali sebagai bagian dari upaya penghematan energi sekaligus mendorong pola hidup sehat.
Terkait kemungkinan tinjauan lapangan terhadap persoalan transportasi dan infrastruktur, Yona menjelaskan bahwa secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi), persoalan tersebut berada di ranah komisi lain yang membidangi sektor perhubungan dan infrastruktur.
“Kami di Komisi A lebih fokus pada aspek pelayanan publiknya. Namun saya yakin rekan-rekan di komisi yang membidangi urusan perhubungan dan infrastruktur sudah memikirkan langkah-langkah yang diperlukan,” pungkasnya.xco
