Surabaya, areknews – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen memberikan jaminan kesehatan gratis bagi warganya. Cukup menunjukkan KTP, layanan kesehatan berkualitas langsung bisa diakses. Di balik kemudahan tersebut, ada tata kelola anggaran yang disiplin serta semangat gotong royong warga yang kuat.
Komitmen ini mengantarkan Pemkot Surabaya meraih penghargaan atas kepatuhan pembayaran iuran dan tingginya pencapaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tingkat Jawa Timur (Jatim) pada 22 Oktober 2026. Kota Surabaya dinilai taat membayar iuran tepat waktu, bebas dari tunggakan piutang, dan memiliki tingkat keaktifan peserta JKN mencapai 90 persen lebih.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, keberhasilan ini bukan semata-mata prestasi dirinya sebagai kepala daerah, melainkan buah dari tingginya rasa kepedulian dan tolong-menolong seluruh elemen warga Kota Surabaya. Menurutnya, keberhasilan ini juga didorong oleh adanya program Kampung Pancasila.
“Ini adalah keberhasilan warga Kota Surabaya yang meningkatkan rasa tolong menolongnya dan mempunyai rasa saling menghargai yang tinggi. Ini akan kita gerakkan terus melalui Kampung Pancasila, semoga dengan Kampung Pancasila ini semakin banyak lagi warga Surabaya yang mengeluarkan bantuannya tidak lepas dari kampungnya,” kata Wali Kota Eri, Rabu (28/10/2026).
Wali Kota Eri menyebutkan, tingginya kepedulian warga itu juga membuat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya kuat sehingga dapat dikonsentrasikan penuh pada pelayanan dasar. Bahkan, lanjut dia, adanya pemotongan transfer ke daerah (TKD) juga tidak sampai memengaruhi anggaran layanan dasar kesehatan di Kota Surabaya.
“Maka yang kami utamakan adalah pelayanan dasar, contoh seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, rumah tidak layak huni (Rutilahu), itu yang kami lakukan. Yang kami konsentrasi betul adalah pendidikan dan kesehatan, kalau rutilahu itu kan per orang, tapi kalau pendidikan dan kesehatan untuk seluruh warga Kota Surabaya,” sebutnya.
Wali Kota Surabaya yang akrab dengan sapaan Cak Eri Cahyadi itu berharap, terpenuhinya layanan kesehatan gratis ini dapat meminimalisir pengeluaran warga. Dengan demikian, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan warganya.
“Kenapa kami meskipun dengan pengurangan (TKD) kami bisa menggerakkan pelayanan dasar? Kami terima kasih kepada seluruh warga Surabaya, yang sudah mau berzakat, infaq, shodaqoh, dan persepuluhan yang tidak keluar dari kampungnya. Dan terima kasih kepada seluruh pengusaha di Surabaya yang mau menjadi bapak asuh untuk pendidikan, lingkungan, sehingga anggaran kami untuk itu juga bisa kami kurangi dan konsentrasikan pada pelayanan dasar,” ungkapnya.
Cak Eri juga berharap, warga bisa terus meningkatkan kepeduliannya terhadap sesama di lingkungannya masing-masing dan menggerakkan Kampung Pancasila. “Percuma kalau di dalam kampung itu masih ada orang yang membutuhkan, tapi kita berikan di luar kampung. Saya terima kasih sangat kepada warga Kota Surabaya bisa menjalankan itu,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh mengatakan, diterimanya penghargaan ini tidak lepas dari konsistensi Pemkot Surabaya dalam memenuhi berbagai kriteria utama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Diantaranya, yakni pembayaran kewajiban jatuh tempo, cakupan kepesertaan dan keaktifan peserta JKN, penyelesaian piutang awal tahun, kecukupan anggaran iuran tahun 2026, ketertiban rekonsiliasi, kontribusi anggaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah (Pemda).
“Pemberian penghargaan kemarin itu, karena Pemkot Surabaya itu termasuk kota yang patuh terkait pembayarannya, capaian kepesertaan JKN. Pembayarannya nggak telat jatuh tempo, itu kita rutin tiap bulan, kami juga konsisten melakukan rekonsiliasi data,” kata dr. Billy, pada (23/10/2026) lalu.
Dalam melakukan rekonsiliasi data, dr. Billy menerangkan, Pemkot melibatkan lintas perangkat daerah (PD) mulai dari Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial (Dinsos) hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Rekonsiliasi data rutin tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan cakupan dan keaktifan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Surabaya.
Rekonsiliasi ini dilakukan Pemkot untuk memastikan warga ber-KTP Surabaya bisa langsung mengakses layanan kesehatan gratis tanpa kendala, selaras dengan program Wali Kota Eri Cahyadi. Selain cakupan dan kepesertaan yang optimal, Pemkot Surabaya telah merampungkan seluruh kewajiban utang, sehingga terbebas dari tunggakan pada tahun berjalan. “Kita tidak ada piutang untuk premi BPJS. Jadi untuk piutang sudah kita selesaikan untuk yang tahun kemarin, tahun ini insyaallah kami tidak ada piutang,” jelasnya.
Sedangkan untuk kecukupan dan kontribusi anggaran, Pemkot Surabaya telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) alokasi anggaran untuk iuran selama setahun berjalan dengan BPJS Kesehatan. “Jadi penganggarannya selama satu tahun sudah kita tuang di dalam PKS. Peserta kita misalnya ada satu juta bisa membayar sejumlah berapa, di PKS itu tertuang seperti itu,” paparnya.
Yang terakhir, Pemkot Surabaya juga dinilai dari cakupan UHC Surabaya yang didorong oleh kepatuhan badan usaha atau perusahaan dalam mendaftarkan dan membayar iuran Pekerja Penerima Upah (PPU) secara disiplin. “Jadi cakupan UHC tidak hanya dari anggaran Pemda, tapi juga bisa dinilai dari anggaran APBN, kepesertaan dari perusahaan PPU. Jadi badan usaha-badan usaha yang rajin mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan JKN-nya, itu tiap bulan juga kita absen supaya mendongkrak cakupan UHC,” urainya.
Di sisi lain, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Surabaya, Myrna Augusta Aditya Dewi menerangkan, bahwa program kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Surabaya merupakan pelayanan dasar yang menjadi prioritas utama Pemkot Surabaya. “Komitmen Pak Wali Kota adalah seluruh warga ber-KTP Surabaya harus mendapatkan layanan kesehatan gratis. Karena ini pelayanan dasar, maka dalam perencanaan anggaran selalu kami prioritaskan,” kata Myrna.
Myrna menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya telah menjamin alokasi anggaran JKN hingga akhir tahun dan bahkan telah menyiapkan perencanaan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Di tengah penyesuaian anggaran di berbagai daerah yang bergantung pada TKD dari pemerintah pusat, Kota Surabaya masih stabil dan memiliki alokasi anggaran yang kuat.
“Jadi untuk tahun ini sudah aman, sampai akhir tahun kita sudah alokasi anggaran itu cukup lah. Nah, untuk tahun 2027 juga sudah kita siapkan, karena ini pelayanan dasar pasti itu prioritas,” jelas Myrna.
Myrna menambahkan, saat ini tingkat keaktifan kepesertaan JKN di Surabaya telah mencapai 90 persen lebih. Dia berharap, sinergi antara Pemkot Surabaya dengan BPJS Kesehatan dapat terus ditingkatkan ke depannya.
“Jadi kita mendukung, pada prinsipnya kalau dari Bappeda kan kita mendukung program itu, memastikan itu jadi prioritas di anggaran gitu kan. Dan kita kontribusinya setiap tahun itu (anggaran) sudah teralokasikan sehingga tidak ada lagi keterlambatan,” pungkasnya. (ADV)
