Komisi C Sebut Serapan Anggaran Infrastruktur Belum Maksimal, Terkendala Anggaran

Surabaya, areknews – Anggota Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Buchori Imron, menyoroti realisasi proyek pembangunan infrastruktur di Kota Pahlawan yang dinilai belum berjalan maksimal. Menurutnya, mandeknya sejumlah agenda pembangunan fisik ini sangat dipengaruhi oleh kendala ketersediaan anggaran di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Buchori mengungkapkan bahwa banyak program pembangunan yang penyerapan anggarannya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Fakta di lapangan menunjukkan hambatan utama yang dihadapi bukan lagi persoalan teknis pengerjaan, melainkan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemkot.

“Banyak yang tidak terserap sesuai penganggaran, tapi kenyataannya alasannya bukan karena kenapa-kenapa, (melainkan) Pemkot tidak punya duit,” ujar Buchori saat memberikan keterangan kepada media.

Kondisi kurang maksimalnya serapan anggaran ini memicu kekhawatiran dari kalangan legislatif, terlebih saat ini Kota Surabaya mulai memasuki musim penghujan. Komisi C DPRD Surabaya pun meminta Pemkot untuk segera memastikan kesiapan administrasi keuangan agar pembayaran proyek yang sedang berjalan, khususnya penanganan banjir dan saluran drainase, tidak semakin terhambat.

Legislator menekankan agar pengerjaan infrastruktur krusial yang persentase fisiknya sudah mendekati rampung atau mencapai 90 persen dapat diprioritaskan pembayarannya untuk segera dituntaskan. Penundaan pencairan dana dinilai dapat merugikan masyarakat langsung karena dampak dari proyek yang mangkrak.

Menyikapi masalah ini, Komisi C DPRD Surabaya menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap skema pembiayaan infrastruktur kota. Pihak dewan menjadwalkan rapat bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membedah rincian serta hambatan anggaran pencairan dana proyek secara transparan.

Selain itu, Buchori menyebut kurang maksimalnya serapan anggaran karena dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya Pemkot tidak punya duit.

“Banyak yang tak terserap sesuai penganggaran, tapi kenyataannya alasannya bukan karena kenapa, (Pemkot) enggak ada duitnya, mau diapain,” tuturnya.

Buchori memaparkan, kurang maksimalnya serapan anggaran tersebut bikin prihatin semua pihak.

Maka dari itu, Buchori mendorong Pemkot tidak harus memaksakan jika memang anggarannya belum cukup. “Masak harus dipaksakan,” tukas Buchori.

Buchori menjelaskan selain faktor duit, kurang maksimalnya serapan anggaran tersebut juga terdampak transfer dana pusat yang turun.xco