Surabaya, areknews – Komisi C DPRD Surabaya tidak ingin kecolongan terkait anggaran rencana pembangunan Trem di Surabaya. Para wakil rakyat ini sedang meminta penjelasan dari Kementrian Perhubungan seputar realisasi pembangunan Angkutan Massal Cepat, Trem yang akan menghabiskan anggaran 2,4 Triliun ini. Wakil Komisi C, Buchori Imron, mengatakan, dalam konsultasi ke kemenhub, kalangan dewan ingin mengetahui kepastian pembangunan Trem, sekaligus besaran anggaran yang ditanggung oleh pemerintah kota.

“Sebelumnya, pembiayaan ditanggung penuh APBN, kemudian sekarang kabarnya pembiayaan dibebankan kepada pemerintah kota sebagian,” terangnya. Buchori mengakui, bahwa kebijakan pembangunan angkutan massal cepat sepenuhnya menjadi tanggung jawab walikota. Namun, kalangan DPRD mempunyai kewenangan untuk melakukan controlling.

“Sebenarnya saya pribadi keberatan, tapi kita gak boleh memaksakan kehendak, jika memang masyarakat membutuhkannya,” tandas Politisi PPP. Sesuai rencana, dana yang dibutuhkan untuk membangun trem sekitar 2,4 T. Karena keterbatasan APBN, pembiayaan ditranggung bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah kota. Buchori khawatir, karena hingga kini masih ada ketidakpastian proporsi pembiayaan, bisa jadi nantinya akan ditanggung oleh pemerintah kota.

“Kalau mundur terus, jangan sampai akhirnya beban ditanggung APBD kota seluruhnya. Mampus kalau seperti itu, separuh saja kita kelabakan,” paparnya Buchori menegaskan, apabila separuh biaya ditanggung pemerintah kota. Selain penganggarannya multiyears, akan banyak proyek pembangunan yang dikepras. Padahal, ketika reses, dirinya menilai masih banyak pembangunan sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat.xco