,

Saling Incar Posisi, Jabatan Ketua Komisi Jadi Rebutan Fraksi

Surabaya, areknews – Sejumlah partai politik di Surabaya mulai merancang arah koalisi dengan parpol lain guna mengincar posisi strategis alat kelangkapan dewan (AKD). Usai pembentukan fraksi masing-masing parpol, langkah selanjutnya DPRD Surabaya bakal menentukan komposisi yang akan menjabat AKD.

AKD tak lepas dari deal politik masing-masing parpol yang duduk di DPRD Surabaya. Sehingga, koalisi sangat diperlukan untuk menentukan siapa yang bakal menjabat di posisi tersebut.

Partai Golkar sejak awal sudah menegaskan, akan bergabung dengan PDIP yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Kota Surabaya (15 kursi). Kini, Partai Golkar mengajak PKB untuk bergabung dalam koalisi tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, koalisi di DPRD Surabaya linier dengan kondisi perpolitikan nasional.
”Di dalamnya ada PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB dan teman-teman parpol lain,” ujarnya.

Dia menambahkan, sejauh ini Partai Golkar terus aktif melakukan komunikasi dengan partai-partai politik pengusung Jokowi-KH Ma`ruf Amin dalam Pilpres 2019. Mantan wartawan ini berharap PKB bersedia bergabung. Sehingga dalam menyusun pimpinan AKD masing-masing fraksi bisa mendapatkan porsinya. Termasuk Partai Golkar dan PKB.

“Komunikasi selama ini semangatnya adalah kebersamaan. Nah, Golkar yang punya 5 kursi, sama dengan PKB, PKS dan Gerindra. Tapi teman-teman sudah dapat Wakil Ketua DPRD. Maka, Golkar berharap bisa mendapat beberapa unsur pimpinan komisi,” tambahnya.

Karena itu, kata Arif Fathoni, Fraksi Partai Golkar akan melakukan pendekatan dengan PKB. “Kalau misal target tidak terealisasi, Golkar tidak akan oposisi. Tapi kami optimis akan terealisasi,” tutupnya.

Hal serupa dikatakan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Minun Latif. Pihaknya berpatokan pada rapat koordinasi di internal partainya. Bahwa PKB tetap ingin berkoalisi dengan PDIP.

“Pertimbangan kita memang pada rekan koalisi, yakni PDIP. Kita sebagai suara terbanyak nomor dua, semestinya PDIP ngajak ngomong ke pimpinan PKB bagaimana enaknya,” kata Minun Latif.

Minun berharap format koalisi seperti periode sebelumnya, di mana PKB selain mendapatkan jatah wakil ketua DPRD, juga mendapatkan ketua komisi dan sekretaris komisi.

Sementara itu, sama halnya dengan Fraksi Golkar dan PKB, Fraksi Partai Demokrat – Nasdem juga mengincar posisi strategis di AKD DPRD Surabaya.
Ketua Fraksi Demokrat – Nasdem, Herlina Harsono Njoto mengungkapkan, dua alat kelengkapan dewan yang menjadi target fraksinya adalah ketua komisi dan badan.

Menurutnya, target tersebut proporsional dengan perolehan kursi di DPRD. Namun, ia menegaskan, bahwa fraksinya tak memiliki target untuk menduduki pada komisi-komisi tertentu. “Personel fraksi kami siap ditempatkan di mana saja. Tak ada patokan komisi A, B, C maupun D,” katanya.

Selama ini, kata Herlina, disejumlah komisi sudah ada beberapa anggota fraksinya yang berpengalaman, seperti Elok Cahyani di Komisi A Bidang Pemerintahan, M. Mahmud yang pada periode sebelumnya menjadi anggota Komisi C Bidang Pembangunan. “Semuanya komplit dengan latar belakang macam-macam,” terangnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat – Nasdem, terdiri dari empat orang politisi Partai Demokrat dan tiga orang politisi Partai Nasdem. Herlina mengatakan, dengan komposisi tersebut, fraksinya menjadi diperhitungkan dalam pembentukan alat kelengkapan dewan.

“Beberapa fraksi tertarik utuk menjalin komunikais dengan kami,” ujar Mantan Ketua Komisi A ini.
Namun demikian, Herlina mengakui, hingga saat ini pihaknya belum menjalin koalisi guna merealisasikan target fraksinya untuk mendapatkan posisi di alat kepengkapan dewan.

“Kalau komunikasi sudah kami lakukan dengan semua fraksi dan partai. Tapi, untuk membentuk jaringan masih proses penjajakan,” pungkasnya.xco