, ,

Fraksi PAN – PPP ‘Cium’ Masih Ada Dugaan Penyelewengan Soal BPJS

Surabaya, areknews – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)-PPP DPRD Surabaya menduga masih ada penyalahgunaan BPJS, yang dilakukan oknum petugas BPJS Kesehatan maupun oknum dokter, sehingga anggaran kesehatan masyarakat tersebut membengkak.

Hal ini yang sering dilaporkan oleh masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Ketua Fraksi PAN-PPP, Hamka Mudjiadi Salam SH, MH membenarkan, jika banyak keluhan dari masyarakat soal hal ini. Bahkan, dirinya pernah menemukan sendiri permainan-permainan dirumah sakit.

“Dan semua itu berdasarkan kenyataan dilapangan,” ujarnya, Senin (11/11). Untuk menindaklanjuti hal ini, Hamka akan menyampaikan masalah ini melalui perwakilan fraksi yang berada di Komisi D.

“Coba nanti dari perwakilan Komisi D kami suruh mendalami terkait itu, untuk kordinasi dengan BPJS untuk meminimalisasi kerugian negara,” katanya.

Selanjutnya akan dilakukan hearing di Komisi D DPRD Surabaya. “Secepatnya akan hearing dengan pihak BPJS, setelah kunjungan. Kalau BPJS itu kan kordinasinya dengan pusat dan untuk reaalisasinya otomatis melalui cabang,” tambahnya.

Saat ditanya soal arti mafia BPJS, dia menjelaskan, di Rumah Sakit kan biasa kordinasi antara dokter dengan petugas BPJS untuk pengeluaran anggaran dan sebagainya.

“Ada pembengkaan biaya melalui klaim – klaim pengobatan, sehingga BPJS merugi. Misalnya permainan harga obat di rumah sakit-rumah sakit, sehingga tagihan rumah sakit membengkak akibatnya layanan kesehatan masyarakat tidak maksimal,” paparnya.

Hamka menambahkan, APBD Kota Surabaya tahun 2020 sudah disahkan dengan anggaran kesehatan yang cukup besar untuk melayani masyarakat disektor jaminan kesehatan. “Ini sangat penting, karena ditengah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tentu sangat membebankan masyarakat,” tegasnya.

Ditengah kenaikan iuran BPJS Kesehatan pengawasan terhadap anggaran kesehatan masyarakat sangat penting, hal tersebut untuk memberantas adanya mafia BPJS Kesehatan.
“Dan pengawasan penggunaan anggaran BPJS Kesehatan yang ketat harus dilakukan, sehingga tingkat kebocoran bisa diminimalisir,” pungkasnya.xco