, ,

Minimalisir Keresahan Warga, Anggota Dewan Minta Penyaluran Bantuan Sembako Dilakukan Transparan

Suabaya, areknews – Dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya selama ini, serta adanya relokasi anggaran APBD untuk penanganan COVID-19, mendapat sorotan dan tanggapan beragam dari kalangan dewan.

Sejumlah anggota dewan menilai upaya penanganan COVID-19 belum berjalan dengan maksimal, termasuk transparansi penyaluran bantuan untuk warga terdampak yang masuk dalam data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya mengatakan masih banyak warga mengeluh tentang proses penyaluran sembako atau bantuan lainnya secara merata. “Saya juga mendapati ketakutan aparat RT-RW terhadap pemerataan jumlah sembako. Ini semua harus segera dijawab oleh pemkot. Semua perlu disampaikan ke publik agar masyarakat tenang,” ujarnya, Sabtu (9/5).

Politisi PKS ini menyebut, sebanyak apapun yang sudah dilakukan pemkot jika tidak terkomunikasikan dengan baik, pasti akan menimbulkan keresahan warga. “Pemkot punya semua sarana untuk meningkatkan partisipasi publik. Salah satunya melalui komunikasi efektif baik melalui media cetak, online maupun media lainnya,” kata Aning.

Menurutnya, Transparansi data harus dilakukan di seluruh kelurahan, kapan pembagian sembako atau bantuan lainnya dilakukan, apakah bersamaan atau bertahap, kesesuaian data MBR dengan jumlah yg dibagi, dan mekanismenya bagaimana.

Selain itu, imbuhnya, banyak bantuan penanganan COVID-19 selain dana APBD yang perlu dikomunikasikan secara transparan. “Agar bisa diketahui kekurangan yang perlu ditutup dan segera disiapkan secara cepat karena PSBB sudah berjalan sekian lama,” lanjutnya.

Aning menambahkan, hal ini adalah kesempatan pemkot untuk menyempurnakan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun Non-MBR yang terdampak COVID-19. “Karena selama ini saya banyak mendapat aduan di lapangan. Banyak data yang sudah tidak sesuai lagi dengan kriteria MBR.

Meskipun ke depan kriteria MBR juga harus diperjelas, sehingga struktur RT-RW tidak bingung. Dengan data MBR yang valid, Surabaya bisa membuat kebijakan tepat untuk program pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.tim