Surabaya, areknews – Keamanan dan kondusivitas Kota Surabaya menjadi pertaruhan utama di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur dan modernisasi. Menyikapi tantangan tersebut, jajaran pimpinan DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan kerja strategis ke Markas Polrestabes Surabaya untuk memperkuat sinergitas di tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kamis (21/5/2026).
Pertemuan audiensi antara Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri (Kaji Ipuk), bersama Kapolrestabes Surabaya ini difokuskan pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), sekaligus menyelaraskan kebijakan publik dengan penegakan hukum di lapangan.
Ditemui pasca-pertemuan, Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri atau yang akrab disapa Kaji Ipuk, mengungkapkan stabilitas kota adalah fondasi mutlak bagi kenyamanan warga dan iklim investasi. Namun, penanganan kriminalitas dan isu sosial tidak bisa lagi hanya mengandalkan tindakan di hilir.
“Kami secara khusus berdiskusi mengenai langkah-langkah preventif penanganan kenakalan remaja, seperti masalah tawuran, balap liar, hingga penyalahgunaan narkoba. Kami di dewan menekankan bahwa penanganan masalah ini tidak bisa hanya represif atau penegakan hukum saja, tetapi harus dari hulu,” tegas Kaji Ipuk.
Politisi senior tersebut menjelaskan, ada korelasi kuat antara safari politiknya ke ormas keagamaan (PCNU dan Muhammadiyah) sebelumnya dengan kunjungan ke kepolisian hari ini. “Nilai moral dan spiritual dari ulama kita sinergikan dengan tindakan kepolisian di lapangan. Selain itu, kami juga membahas penguatan sistem keamanan berbasis lingkungan di kampung-kampung,” tambahnya.
Proteksi Anak di Era Digital hingga Penertiban Jukir Liar
Selain isu jalan raya dan kenakalan remaja, audiensi ini menaruh atensi besar pada perlindungan anak dari dampak negatif era digitalisasi. Kaji Ipuk mengingatkan bahwa anak-anak sebagai masa depan Kota Pahlawan harus diproteksi ketat agar tidak menjadi korban kejahatan siber maupun kriminalitas jalanan.
“Utamanya kami memberikan layanan terkait penjagaan tentang anak-anak. Dengan era digitalisasi ini, isu tersebut penting menjadi sorotan kita agar anak-anak yang menjadi masa depan kota ini tidak menjadi korban,” tuturnya.
Di sisi lain, isu ruang publik yang menjadi keluhan laten warga, seperti karut-marut parkir dan keberadaan Juru Parkir (Jukir) liar, turut menjadi agenda taktis yang dibahas. Kapolrestabes Surabaya menyatakan kesiapan korps bhayangkara untuk mengawal penertiban tersebut secara teknis bersama pemerintah kota.
“Termasuk juga masalah penertiban parkir dan solusi-solusi ke depan nanti kita akan bicara secara teknis. Intinya semua berkomitmen untuk lebih tertib, lebih teratur, dan masyarakatnya lebih sejahtera,” ungkap Kapolrestabes Surabaya.
Komitmen Anggaran dan Jaminan Keamanan
Menutup keterangannya, Kaji Ipuk menegaskan bahwa DPRD Surabaya siap memberikan dukungan penuh dari sisi legislasi maupun intervensi anggaran guna menyokong fasilitas keamanan publik, termasuk optimalisasi sistem kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan kriminalitas.
“Prinsipnya, pembangunan infrastruktur yang megah di Surabaya ini tidak akan ada artinya kalau warganya merasa tidak aman. Makanya, sinergi dewan dan kepolisian ini krusial untuk menjamin bahwa kemajuan kota berjalan beriringan dengan jaminan rasa aman yang nyata di tengah masyarakat,” pungkas Kaji Ipuk.xco
