Kediri, areknews — Pemerintah akan membanjiri pasar dengan beras. Pada saat yang sama, jalur bantuan sosial hendak dipersempit: semua bantuan pemerintah diarahkan masuk ke satu rekening penerima.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membawa pesan itu ke hadapan ratusan mahasiswa Universitas Islam Kadiri (UNISKA), Kamis, 10 September 2026. Pesannya lugas. Bantuan rakyat jangan disentuh tangan yang tidak berhak.
“Seluruh bantuan pemerintah tidak boleh diperjualbelikan,” kata Zulhas.
Peringatan itu disampaikan ketika pemerintah sedang menggelontorkan pangan dalam jumlah besar. Sebanyak 1 juta ton beras dibagikan gratis kepada 33,2 juta penerima manfaat desil 1 hingga 4 untuk periode Juli-September. Program itu diperpanjang sampai Desember dengan tambahan 1 juta ton.
Artinya, pemerintah menyiapkan 2 juta ton beras untuk tiga bulan terakhir tahun ini: 1 juta ton gratis untuk warga miskin dan 1 juta ton lainnya masuk pasar dengan harga subsidi Rp12.500 per kilogram.
Istilah Zulhas: pasar akan dibanjiri beras. Banjir itu belum berhenti. Bulog juga akan melepas 150 ribu ton jagung untuk peternak ayam skala UMKM. Sebanyak 380 ribu ton beras yang kualitasnya menurun namun masih layak menjadi bahan tepung akan dilelang Rp11.000 per kilogram.
Pemerintah seolah sedang membuka keran dari segala arah. Tetapi semakin besar kerannya, semakin besar pula pertanyaan tentang siapa yang mengawasi alirannya.
Sebab persoalan pangan bukan hanya soal berapa ton yang dilepas pemerintah, melainkan siapa yang menerima, melalui jalur mana, dan pada harga berapa barang itu akhirnya sampai kepada masyarakat.
Di sinilah Zulhas membawa kebijakan yang lebih drastis. Mulai usia 17 tahun, setiap penduduk Indonesia nantinya akan dibuatkan rekening di BRI. Rekening tersebut akan menjadi jalur seluruh bantuan pemerintah.
“Agar tidak ada penyalahgunaan bantuan-bantuan,” ujar Zulhas.
Dengan skema itu, pemerintah ingin memotong perantara. Bansos tidak lagi seharusnya berputar dari tangan ke tangan sebelum tiba kepada penerima. Namun satu pintu juga berarti satu titik pengawasan.
Data penerima harus benar. Rekening harus benar. Penyaluran harus terlacak. Dan pengawasannya harus lebih kuat daripada godaan untuk menyalahgunakan. Jika tidak, digitalisasi hanya mengganti bentuk persoalan: dari amplop menjadi angka di layar.
Zulhas tampaknya memahami risiko itu. Karena itu ia mengingatkan sejak awal: bantuan pemerintah bukan komoditas. Peringatan tersebut menjadi penting ketika nilai bantuan mencapai puluhan juta penerima dan distribusinya melibatkan jaringan birokrasi serta perbankan dalam skala nasional.
Pemerintah kini punya dua pekerjaan sekaligus: membanjiri pasar tanpa membuat harga jatuh di tingkat produsen, dan menyalurkan bansos tanpa membiarkan satu rupiah pun tersesat dari penerimanya.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak makan angka tonase dan tidak hidup dari konferensi pers. Mereka menunggu beras benar-benar sampai. Bantuan benar-benar masuk. Dan tak ada yang memotongnya di tengah jalan.ade/wan
