Palangka Raya, areknews – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menggelar Sosialisasi Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik dan Analisis Standar Belanja Non Fisik Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi tersebut diikuti oleh perangkat daerah di lingkungan Pemko Palangka Raya sebagai bagian dari upaya menyamakan pemahaman terkait penerapan standar belanja dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap seluruh proses penyusunan anggaran dapat dilakukan secara terukur dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan bahwa kegiatan tersebut memiliki makna penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab. Menurutnya, penyusunan APBD harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas serta efektivitas penggunaan anggaran.
“Pertemuan pada hari ini memiliki makna strategis sebagai salah satu langkah strategis pada penyusunan APBD Pemerintah Kota Palangka Raya. Pada masa sekarang ini, tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat,” ujarnya.Selasa (2 Juni 2026)
Arbert menjelaskan, penerapan Analisis Standar Belanja juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memenuhi indikator penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Penilaian tersebut melibatkan berbagai lembaga, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja memerlukan penilaian yang objektif terhadap setiap usulan program dan kegiatan beserta alokasi anggarannya. Dengan penerapan ASB, diharapkan setiap belanja daerah memiliki dasar perhitungan yang jelas sehingga penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.ros
