Kediri, areknews – Kota Kediri berambisi berlari kencang mengikuti arus perkembangan teknologi. Namun, sekadar berlari jelas tidak cukup. Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri dituntut membuktikan bahwa adopsi teknologi benar-benar mampu merombak cara kerja pelayanan publik dan menyelesaikan persoalan riil warga, bukan sekadar gaya-gayaan merilis aplikasi baru.
Kritik dan tantangan mendasar tersebut mengemuka dalam gelaran Dinus Expo 2026 yang diinisiasi Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Kediri di Kediri Town Square, Sabtu (8/8/2026).
Dalam panggung talk show tersebut, Wakil Wali Kota Kediri KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) menegaskan komitmen Pemkot untuk memanfaatkan digitalisasi demi kemaslahatan masyarakat tanpa mengorbankan identitas daerah. Berpegang pada prinsip al-maslahatu haitsu ma kaanat dan al-muhafazhatu ‘alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah, Gus Qowim menyebut teknologi akan digunakan untuk membenahi pelayanan publik sembari menjaga jati diri kota.
Namun, jargon dan niat baik pemerintah daerah tersebut dinilai tidak akan berarti apa-apa jika birokrasi di lapangan masih lamban.
Digitalisasi sejati baru terwujud jika teknologi berhasil memangkas porsi birokrasi yang berbelit, mempercepat layanan, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah hak-hak warga. Tanpa eksekusi mendasar tersebut, fenomena “kota cerdas” di Kediri hanya akan berakhir memindahkan antrean fisik dari loket ke layar ponsel.
Menjawab tantangan tersebut, Rektor Udinus Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono menyodorkan gagasan konkret: menjadikan Kota Kediri sebagai living lab (laboratorium hidup). Kampus tidak boleh lagi sekadar menjadi pabrik pencetak kelulusan, melainkan mitra aktif yang menyelesaikan masalah perkotaan. Udinus bahkan menawarkan kesiapan mahasiswa semester lima ke atas untuk diterjunkan langsung membantu Pemkot merancang inovasi daerah.
Melalui pendekatan Legacy-Based University, kampus menyediakan SDM dan kepakaran, Pemkot menyediakan ruang implementasi, sementara masyarakat menjadi penilai utama efektivitas solusi yang ditawarkan—mulai dari urusan UMKM, lingkungan, hingga tata kelola transportasi dan data.
Kota Kediri memang memiliki modal sejarah panjang sebagai pusat keilmuan sejak era Kerajaan Kadiri. Namun, narasi kejayaan masa lalu tidak otomatis menjadikan sebuah kota maju di era modern. Kediri kini berada di persimpangan jalan: membuktikan daya hidup warisan keilmuannya melalui aksi nyata, atau membiarkan kolaborasi ini menguap begitu panggung talk show usai.
Sebab pada akhirnya, kota cerdas (smart city) bukanlah kota yang paling mengoleksi banyak aplikasi, melainkan kota yang mampu memanfaatkan teknologi untuk membuat hidup warganya jauh lebih mudah—di tengah zaman ketika lompatan teknologi melaju jauh lebih cepat daripada adaptasi birokrasi. ade/wan
