Kediri, areknews— Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, para kiai sepuh NU mengeluarkan peringatan keras. Dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, mereka meminta Muktamar NU dibersihkan dari politik uang, intimidasi, rekayasa, dan campur tangan kekuatan luar.
Pertemuan para ulama sepuh itu digelar pada Rabu, 26 Agustus 2026. Wakil Presiden RI ke-13 KH. Ma’ruf Amin memimpin forum yang kemudian menghasilkan tujuh poin tausiyah moral untuk menjaga kedaulatan organisasi.
Pesan paling tegas diarahkan kepada para pemilik suara. Jangan menjual suara. Jangan memilih karena uang.
Ma’ruf Amin mengatakan memilih pemimpin bukan sekadar urusan memenangkan calon tertentu. Muktamirin, kata dia, memikul tanggung jawab moral untuk memilih figur terbaik. “Siapa yang mengangkat seseorang untuk mengurus urusan umat, padahal ia tahu ada orang lain yang lebih afdal, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman.”
Menurut Ma’ruf, memilih figur yang bukan terbaik saja merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Apalagi jika pilihan itu ditentukan oleh kepentingan materi. “Jika ini menjadi preseden buruk, maka dosanya akan terus mengalir hingga hari kiamat,” katanya.
Isu “Restu Penguasa”
Para kiai sepuh juga menyoroti isu penggunaan nama kekuasaan untuk memengaruhi pilihan peserta muktamar.
Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah secara resmi diyakini tidak melakukan intervensi. Namun, ia mengingatkan adanya oknum yang diduga memanfaatkan isu “restu penguasa” untuk menekan muktamirin.
“Kita yakin secara resmi pemerintah tidak melakukan itu. Tetapi ada oknum-oknum yang menjual isu restu untuk menekan peserta secara psikologis,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa para kiai sepuh tidak ingin Muktamar NU dikendalikan oleh tekanan dari luar organisasi. Tujuh poin tausiyah moral tersebut kemudian dibacakan KH. Muhibbul Aman Aly. Isinya antara lain meminta seluruh warga NU menjaga akhlak dan khittah nahdliyah selama muktamar.
Muktamirin diminta memilih pemimpin berdasarkan prinsip afdhaliyah—memilih yang terbaik dan paling membawa maslahat bagi organisasi. Para kiai juga meminta proses penentuan Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) steril dari rekayasa, tekanan, dan transaksi politik.
Kebebasan pemilik suara, menurut tausiyah itu, harus dijamin. Tidak boleh ada intimidasi maupun pengondisian. Pemerintah, partai politik, dan seluruh kekuatan di luar NU juga diminta menghormati kemandirian organisasi.
Para kiai sepuh bahkan menaruh kepercayaan kepada Presiden untuk mengambil tindakan apabila terdapat pejabat atau menteri yang melakukan intervensi terhadap Muktamar NU. Pesan terakhir ditujukan kepada siapa pun yang berupaya mengganggu kedaulatan muktamar: hentikan tindakan itu.
Pertemuan di Lirboyo bukan sekadar forum silaturahmi para ulama sepuh. Tujuh poin tausiyah itu menjadi peringatan terbuka menjelang Muktamar ke-35 NU. Tidak ada ruang bagi politik uang. Tidak ada tempat bagi intimidasi. Tidak boleh ada rekayasa dalam proses AHWA. Dan tidak boleh ada kekuatan luar yang mengendalikan suara muktamirin.
Pesan dari Lirboyo pun lugas: Muktamar NU harus menentukan pemimpin terbaik, bukan pemimpin yang paling kuat modal politiknya atau paling besar dukungan kepentingannya. Kedaulatan NU, menurut para kiai sepuh, berada di tangan warga dan muktamir NU sendiri. Bukan di tangan uang. Bukan pula di bawah bayang-bayang kekuasaan. ade/wan
