Kediri, areknews— Sertifikat tanah seluas 59.307 meter persegi telah berpindah tangan secara resmi. Pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkannya di kawasan Bandara Internasional Dhoho pada Kamis, 27 Agustus 2026. Dokumen itu menjadi salah satu pijakan rencana pembangunan Hotel Haji di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol.
Seremoni tersebut mudah dibaca sebagai kabar baik. Pemerintah menyebutnya langkah strategis untuk mendukung pembangunan Hotel Haji. Tetapi bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi, pembangunan bukan perkara seremoni dan luas tanah.
Ada pertanyaan yang lebih mendasar: ketika kawasan di sekitar desa berubah menjadi pusat aktivitas baru, seberapa besar warga Kalipang akan memperoleh manfaatnya?
Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengatakan penyerahan sertifikat tanah merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan Hotel Haji. “Penyerahan sertifikat tanah ini menjadi langkah strategis dalam mendukung rencana pembangunan Hotel Haji di Kabupaten Kediri,” ujar Dewi saat penyerahan dokumen aset tersebut.
Dewi juga meminta dukungan masyarakat agar setiap tahapan pembangunan berjalan baik dan manfaatnya dirasakan warga. Pernyataan itu justru menempatkan pemerintah pada pekerjaan berikutnya: membuktikan manfaat tersebut, bukan sekadar menjanjikannya. Sebab proyek di kawasan strategis tidak otomatis menjadi proyek yang menguntungkan masyarakat sekitar.
Warga Kalipang berharap pembangunan Hotel Haji membuka lapangan kerja. Mereka menginginkan tenaga lokal dilibatkan sejak konstruksi hingga operasional. Pelaku usaha kecil juga berharap meningkatnya mobilitas calon jemaah haji menciptakan pasar baru bagi kuliner, transportasi, jasa, dan produk UMKM.
Harapan tersebut masuk akal. Tetapi tanpa kebijakan yang jelas, warga lokal berpotensi hanya menjadi penonton dari pertumbuhan ekonomi di wilayahnya sendiri. Pemerintah perlu menjelaskan sejak awal: apakah akan ada kuota tenaga kerja lokal, ruang khusus bagi UMKM, atau skema kemitraan dengan pelaku usaha desa?
Pertanyaan itu penting karena pembangunan Hotel Haji tidak berdiri sendiri. Kehadirannya akan terhubung dengan aktivitas Bandara Internasional Dhoho dan secara perlahan dapat mengubah wajah Kalipang.
Perubahan itu bisa mendatangkan keuntungan. Namun dapat pula membawa biaya sosial. Lalu lintas berpotensi meningkat. Akses jalan desa harus menanggung mobilitas yang lebih besar. Sistem drainase perlu disesuaikan. Persoalan sampah, penerangan, keamanan, hingga perubahan fungsi lahan perlu dihitung sebelum pembangunan berlangsung.
Jangan sampai persoalan tersebut baru dianggap penting setelah proyek selesai. Di titik inilah keterlibatan masyarakat tidak boleh diterjemahkan sebatas meminta warga mendukung pembangunan.
Partisipasi publik seharusnya berarti warga memiliki ruang untuk mengetahui, mempertanyakan, memberi masukan, sekaligus mengawasi dampak proyek yang berlangsung di lingkungan mereka.
Pemerintah Kabupaten Kediri menyebut sinergi semua pihak sebagai kunci keberhasilan. Namun sinergi tanpa keterbukaan berisiko berubah menjadi formalitas.
Warga membutuhkan lebih dari sekadar informasi bahwa Hotel Haji akan dibangun. Mereka membutuhkan kepastian mengenai dampak, peluang ekonomi, infrastruktur pendukung, serta mekanisme pengaduan apabila pembangunan mengganggu kehidupan sehari-hari.
Sertifikat tanah seluas 59.307 meter persegi memang sudah diserahkan. Tetapi penyerahan itu baru menyelesaikan satu bagian dari pekerjaan. Tantangan sesungguhnya justru dimulai ketika alat berat masuk dan pembangunan berlangsung.
Pada saat itu, pemerintah harus membuktikan apakah Hotel Haji benar-benar dirancang sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar atau sekadar fasilitas baru yang kebetulan berdiri di dekat permukiman warga. Sebab ukuran keberhasilan proyek tidak semestinya berhenti pada berdirinya hotel.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak warga Kalipang yang mendapat pekerjaan, berapa banyak usaha lokal yang tumbuh, dan seberapa kecil dampak pembangunan terhadap ruang hidup mereka.
Tanah sudah disiapkan. Rencana pembangunan telah diumumkan. Kini pemerintah memiliki pekerjaan yang jauh lebih berat: memastikan warga Kalipang tidak hanya menjadi lokasi pembangunan, tetapi menjadi bagian dari pihak yang menikmati hasil pembangunan tersebut. ade/wan
