Surabaya, areknews – Polemik jual beli seragam sekolah yang selalu muncul setiap tahun serta banyaknya jabatan kepala sekolah yang masih kosong sehingga diisi pelaksana tugas menjadi sorotan pimpinan dewan.
Wakil Ketua DPRD kota Surabaya AH Thony menilai permasalahan ini mengindikasikan kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya patut dipertanyakan. “Akhir-akhir ini banyak pengaduan dari masyarakat terkait sekolah. Selain itu, banyak jabatan kepala sekolah yang kosong yang harus dicarikan solusi dari instansi terkait. Jangan sampai hal ini menjadi ‘bom’ waktu,” ujarnya.
Permasalahan diwajibkannya pembelian seragam bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tentunya hal yang harus segera disikapi. Kemudian masih banyaknya Plt Kepala Sekolah juga sangat penting segera di selesaikan.
“Artinya koordinasi dari dinas kepada sekolah kan nggak jalan, nah sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan Dinas di sekolah-sekolah kan berarti nggak jalan sama sekali, sekolah sudah libur sekian tahun, kemudian masih banyak hal-hal yang tidak dipenuhi, kepala sekolah lebih dari 70 tidak ada, kemudian 13 kepala sekolah SMP Kosong, kemudian masalah seragam pun masih ada tarikan seperti itu,” jelasnya.
Dengan adanya permasalahan ini, Thony menilai Dinas Pendidikan belum memiliki cara kerja yang sistematis di masa pandemi. Bukti yang paling nyata, kata Thony, dengan masih tersedianya rumah sehat di sekolah yang dijadikan tempat Pertemuan Tatap Muka (PTM).
Seharusnya, menurut Thony, Dinas Pendidikan sudah memiliki road map penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi. Sehingga peralatan rumah sehat harus sudah steril jika sekolah itu memberlakukan PTM.
“Masih terdapat sekolah yang ada kasurnya, artinya ini belum fit, nah ini yang saya katakan bahwa tidak ada satu sistem kerja yang sistematis di Dinas Pendidikan,” tegasnya.xco
