Surabaya, areknews – Aksi intensif Wali Kota Surabaya yang belakangan ini kerap turun langsung ke jalan untuk menertibkan area perparkiran dan memberantas praktik parkir liar mendapat respons positif dari legislatif.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah kota (Pemkot), namun ia juga memberikan sejumlah catatan strategis agar tata kelola parkir berjalan optimal tanpa memicu konflik sosial.
Yona Bagus menyampaikan bahwa ketegasan Wali Kota Surabaya dalam mendorong penerapan sistem parkir non-tunai atau digitalisasi adalah langkah tepat demi transparansi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini terbukti dengan tindakan tegas Pemkot yang tidak segan menyegel lahan parkir yang melanggar aturan pajak maupun menolak sistem digital.
“Sememtara itu, terkait dengan dinamika yang terjadi di Kota Surabaya akhir – akhir ini, kami mengingatkan untuk sama sama menjaga situasi yang kondusif karena Surabaya kota majemuk,” ujarnya.
Program digitalisasi parkir dimana masyarakat di dorong untuk tidak lagi melakukan pembayaran tunaii dalam perjalanannya banyak dijumpai dinamika-dinamika, termasuk juga digitalisasi ini ternyata belum bisa berjalan secara optimal.
Kemudian masih ada jukir yang menerima tunai sehingga muncul potensi permasalahan, termasuk ada indikasi oknum di OPD-OPD terkait yang ikut terlibat.
“Nah, kita kemarin melihat adanya aksi massa yang dilakukan oleh jukir ke Balai Kota dan kemudian ada pernyataan sikap juga dari kelompok massa yang lain yang menolak terkait dengan adanya jukir-jukir liar. Maka harus disikapi dengan bijaksana, ” terangnya.
Menyikapi hal ini Komisi A berharap Wali Kota benar-benar bisa mengambil sikap yang tegas dan bijak, karena jika tidak disikapi secara tegas dan bijaksana, akan berpotensi munculnya konflik yang lebih luas.
“Pemerintah kota harus bisa memberikan sebuah kepastian hukum dan kemudian kepastian rasa aman dan rasa nyaman kepada siapapun yang ada di Kota Surabaya, ” pungkasnya. xco
