Kediri, areknews– Jalanan di Kecamatan Mojoroto tak sekadar padat saat jam sekolah. Tumpukan kendaraan, aktivitas antar-jemput, dan tingginya mobilitas warga membuat perjalanan pelajar menjadi persoalan keselamatan. Di tengah kepadatan itu, anak-anak harus berhadapan dengan risiko lalu lintas setiap pagi.
Persoalan tersebut mendorong Pemerintah Kota Kediri, DPRD, dan Polres Kediri Kota menggelar sosialisasi keselamatan pelajar di Aula Kantor Kelurahan Lirboyo, Minggu (1/11/2026). Bertajuk Kolaborasi, Awasi, dan Lindungi Anak, pertemuan itu mempertemukan pemerintah, kepolisian, dan masyarakat untuk membahas kemacetan sekaligus perlindungan anak di jalan raya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, mengatakan keselamatan anak saat berangkat dan pulang sekolah tidak boleh menjadi persoalan yang dibebankan kepada keluarga semata. Pemerintah dan seluruh instansi terkait harus ikut memastikan lingkungan sekolah memiliki akses lalu lintas yang aman.
“Kami ingin memastikan anak-anak kita dapat berangkat dan pulang sekolah dengan tenang, tanpa rasa waswas. Pemerintah daerah bersama seluruh instansi terkait memiliki tanggung jawab untuk menyediakan ruang yang aman dan memfasilitasi kebutuhan tersebut secara berkelanjutan,” ujar Imam.
Namun, persoalan lalu lintas di sekitar sekolah tidak cukup diselesaikan dengan imbauan. Kepadatan kendaraan membutuhkan pengaturan yang konsisten, fasilitas transportasi yang memadai, dan kedisiplinan seluruh pengguna jalan.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kediri, Aditya Bagus Prawicaksono, menyoroti kebiasaan orang tua yang membiarkan anak usia sekolah menengah pertama mengendarai sepeda motor sendiri. Padahal, kematangan emosional dan kemampuan mengambil keputusan anak pada usia tersebut masih berkembang.
“Kematangan emosional anak-anak usia sekolah tingkat pertama tentu masih dalam tahap pengolahan. Oleh karena itu, dukungan orang tua untuk mengantar jemput atau mengarahkan pemanfaatan bus sekolah sangat membantu menjaga keselamatan mereka di jalan raya,” kata Aditya.
Dinas Pendidikan mendorong orang tua mengambil peran lebih besar dalam mengawasi mobilitas anak. Pilihan mengantar jemput atau memanfaatkan angkutan sekolah dinilai dapat mengurangi risiko sekaligus menekan jumlah kendaraan pribadi di sekitar sekolah.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Kediri mengandalkan layanan bus sekolah gratis untuk mengurangi penumpukan kendaraan. Dua layanan disiapkan, yakni Bus Mapan Satria bagi siswa umum dan Mapan Ceria bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Analis Kebijakan Ahli Muda Dishub Kota Kediri, Hasan Subekti, mengatakan satu armada yang terisi penuh dapat mengurangi beban puluhan sepeda motor di jalan raya.
“Setiap armada bus yang terisi penuh mampu mengurangi beban puluhan sepeda motor di jalan raya. Kami terus mengoptimalkan layanan ini agar perjalanan anak-anak sekolah semakin lancar dan teratur,” ujarnya.
Kepolisian juga menyatakan kesiapannya turun langsung ke titik-titik rawan kepadatan. Perwakilan Polres Kediri Kota, Iptu Iwan Suleman, mengatakan personel akan ditempatkan untuk membantu mengatur arus kendaraan dan menyeberangkan pelajar.
Tetapi, persoalan Mojoroto tidak akan selesai hanya dengan menempatkan polisi di persimpangan pada pagi hari. Pengaturan lalu lintas harus dibarengi evaluasi titik kemacetan, pengawasan kawasan sekolah, serta optimalisasi angkutan umum.
Bus sekolah gratis pun perlu dipastikan benar-benar mudah diakses dan mampu menjangkau kebutuhan pelajar. Tanpa layanan yang efektif, orang tua akan tetap mengandalkan sepeda motor untuk mengantar anak-anak mereka.
Sosialisasi di Lirboyo telah mempertemukan sejumlah pihak. Kini, publik menunggu tindak lanjut yang lebih konkret. Sebab, keselamatan pelajar tidak cukup dijanjikan dalam forum pertemuan. Ukurannya ada di jalan raya: apakah kemacetan berkurang, apakah akses sekolah lebih aman, dan apakah anak-anak bisa berangkat serta pulang tanpa harus mempertaruhkan keselamatan mereka.(ade/wan)
