Palangka Raya, areknews – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya saat ini tengah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat tidak mampu yang berpotensi mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Khusus di Kalimantan Tengah, pendataan tersebut dilakukan di Kota Palangka Raya sebagai daerah sampel, dengan target mencapai 2,5 persen dari total jumlah penduduk. Hingga saat ini, data yang telah masuk tercatat sekitar 5.000 kepala keluarga (KK).
Dalam pelaksanaannya, setiap hari aparatur sipil negara (ASN) dari Dinsos Kota Palangka Raya disiagakan di kantor kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kota setempat.
Salah satunya di Kelurahan Petuk Katimpun, tempat petugas melakukan verifikasi ulang terhadap data masyarakat yang berpotensi menjadi penerima bansos untuk selanjutnya diajukan ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Yusuf, selaku Verifikator Dinas Sosial Kota Palangka Raya, mengatakan bahwa dalam proses verifikasi tersebut, masyarakat yang datanya perlu diperbarui diwajibkan menunjukkan dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta data KWH listrik.
“Data yang perlu di-update harus diverifikasi kembali. Warga diminta memperlihatkan KTP dan data KWH listrik sebagai bagian dari proses verifikasi,” ujar Yusuf di sela memberikan pelayanan, Senin (31/8/2026).
Ia menjelaskan, proses pendataan dan verifikasi tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selanjutnya, data masyarakat yang telah diverifikasi dan disetujui melalui DTSEN akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial dari pemerintah.
Setidaknya terdapat tujuh jenis bantuan yang berpotensi diterima masyarakat tidak mampu, yakni subsidi gas elpiji, subsidi listrik, subsidi bahan bakar minyak (BBM), BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Program Keluarga Harapan (PKH).
Melalui proses verifikasi ini, pemerintah berharap data penerima bantuan sosial semakin akurat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.ros
