Kediri, areknews – Desa Duwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, mendadak dilanda gejolak. Sebanyak 12 Ketua Rukun Tetangga (RT) diberhentikan secara serentak oleh Kepala Desa Duwet, Gogik Hananta, melalui Surat Keputusan (SK) yang diklaim turun tanpa peringatan, tanpa evaluasi, dan tanpa ruang dialog. Kebijakan itu sontak memicu kegaduhan di tengah masyarakat dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai dasar serta prosedur pencopotan para ujung tombak pelayanan warga tersebut.
Bukan hanya para Ketua RT yang mengaku terkejut. Warga pun dibuat bingung. Sebab, selama ini tidak pernah terdengar adanya konflik, pengaduan masyarakat, maupun persoalan pelayanan yang melibatkan para RT yang kini diberhentikan.
Salah satu Ketua RT yang dicopot, Budi Waluyo, Ketua RT 30, mengaku sama sekali tidak pernah menerima pemberitahuan ataupun surat peringatan sebelum SK pemberhentian diterbitkan.
“Kami tidak pernah tahu ada surat pemberitahuan ataupun lampiran sebelumnya. Kami bertanya-tanya, salah kami di mana? Dasar kesalahan apa yang kami lakukan kepada Pak Kepala Desa? Tiba-tiba keluar SK pemberhentian. Padahal warga tidak pernah mengeluh,” ujarnya, Selasa 05/08/26, sore.
Menurut Budi, jika memang masyarakat menghendaki dirinya berhenti, ia siap mundur kapan pun. Namun, ia mempertanyakan mengapa keputusan justru datang sepihak dari Kepala Desa tanpa melibatkan warga yang memilih dan selama ini mempercayainya.
“RT itu dipilih oleh masyarakat. Kalau warga yang meminta saya berhenti, satu jam pun saya siap menyerahkan jabatan. Tapi ini langsung diberhentikan tanpa sosialisasi,” tegasnya.
Budi menduga pencopotan tersebut kemungkinan berkaitan dengan ketidakhadiran sejumlah RT dalam forum pertemuan rutin maupun persoalan administrasi arisan. Namun menurutnya, alasan seperti itu semestinya diselesaikan melalui pembinaan, bukan langsung berujung pada pemberhentian.
Nada serupa disampaikan Heri Puryanto, Ketua RT 29. Ia mengatakan hubungan para RT dengan pemerintah desa selama ini berjalan baik. Justru setelah SK beredar, suasana lingkungan berubah gaduh.
“Begitu SK saya sampaikan kepada warga, grup WhatsApp langsung ramai. Semua bertanya kenapa RT diberhentikan. Seharusnya dipanggil dulu, diajak komunikasi, bukan langsung dicopot,” katanya.
Yang lebih mengherankan, hingga kini belum ada penunjukan RT pengganti. Kekosongan tersebut dikhawatirkan mengganggu pelayanan administrasi masyarakat di tingkat lingkungan.
Kesaksian lain datang dari Ahmad Afifi, Ketua RT 40. Ia mengaku pertama kali mengetahui dirinya diberhentikan bukan dari pemerintah desa secara langsung, melainkan melalui dokumen PDF SK yang beredar di grup percakapan.
Padahal, menurut Afifi, seluruh tugas pelayanan masyarakat tetap dijalankan sebagaimana mestinya, mulai dari pendistribusian bantuan sosial, penyampaian SPT Pajak (pipil pajak), hingga kerja bakti lingkungan yang baru saja dilaksanakan pada 2 Agustus.
“Saya tidak pernah menerima pemberitahuan langsung dari Pak Kades maupun perangkat desa. Tahu-tahu muncul SK dalam bentuk PDF di grup. Padahal pelayanan kepada warga tetap kami jalankan,” ungkapnya.
Pencopotan massal terhadap 12 Ketua RT ini kini menjadi perbincangan hangat di Desa Duwet. Sejumlah warga mulai mempertanyakan apakah keputusan tersebut telah melalui mekanisme pembinaan, evaluasi, dan prosedur sebagaimana mestinya, mengingat RT merupakan garda terdepan pelayanan pemerintahan di tingkat lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Duwet, Gogik Hananta, telah dilakukan dengan mendatangi kediamannya. Namun yang bersangkutan belum berhasil ditemui dan belum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum maupun alasan pemberhentian 12 Ketua RT tersebut.
Kini masyarakat menunggu jawaban. Di tengah belum adanya penjelasan resmi dan belum ditunjuknya pengganti, pertanyaan publik semakin menguat: apakah pencopotan massal ini merupakan langkah pembinaan pemerintahan, atau justru menjadi preseden yang mengusik prinsip transparansi, komunikasi, dan demokrasi di tingkat desa? Ade/wan
