Surabaya, areknews – Akses layanan kesehatan dan pendidikan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, menilai dua sektor tersebut seharusnya menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menempatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab negara.
“Di dalam UUD 1945 sudah jelas, tugas pemimpin negara adalah menyejahterakan rakyat. Implementasi wajib dari amanat tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan, bukan memberi makan gratis,” kata Baktiono, Selasa, 4 Agustus 2026. Ia menilai masyarakat masih menghadapi berbagai kendala saat mengakses layanan kesehatan. Terutama di puskesmas dan rumah sakit milik
Karena itu, ia meminta persyaratan administrasi yang dinilai memberatkan warga segera disederhanakan. Di sektor pendidikan, Baktiono menegaskan tidak boleh ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Baik biaya pendidikan maupun perlengkapan belajar. Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga masih menjadi penyebab sebagian anak tidak dapat melanjutkan sekolah.
“Dalam beberapa kasus ekstrem, kondisi ini memicu eksploitasi anak demi memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, minum, dan biaya sewa tempat tinggal,” ungkapnya. Selain itu, Baktiono juga menyinggung persoalan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menilai biaya sewa yang tinggi dan persyaratan yang rumit masih menjadi hambatan bagi banyak keluarga untuk memperoleh tempat tinggal yang memadai. Menurutnya, pemerintah juga perlu melihat persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat sebelum menyalahkan keluarga yang mengajak anggota keluarganya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Jangan hanya menyalahkan warga jika ada yang mengajak anak dan istrinya bekerja demi bertahan hidup. Itu terjadi karena mereka harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal agar tidak kepanasan dan kehujanan,” pungkas Baktiono.xco
